Bebas Aktif atau Bebas Bergaya? Membaca Politik Luar Negeri Indonesia dari Soekarno hingga Prabowo* _Penulis: Senia Putri Ristiani, Mahasiswi Ilmu Politik Universitas Siliwangi_

*Bebas Aktif atau Bebas Bergaya? Membaca Politik Luar Negeri Indonesia dari Soekarno hingga Prabowo*
_Penulis: Senia Putri Ristiani, Mahasiswi Ilmu Politik Universitas Siliwangi_

Prinsip politik luar negeri yang menjadi landasan ndonesia sejak dulu adalah prinsip bebas aktif, yang seringkali juga dianggap sebagai identitas diplomasi sejak awal kemerdekaan. Jika dilihat dari bebargai kebijakan luar negeri Indonesia dari era setiap presiden yang menjabat, Indonesia terkadang sangat ideologis, terkadang lebih memilih untuk paragmatis, kemudian kembali tampil secara agresif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berlandaskan bebas aktif, cara Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya selalu berubah-ubah mengikuti siapa presidennya. Maka, sebenarnya politik luar negeri Indonesia bisa dikatakan bukan sekadar prinsip negara saja, tapi juga mengenai gaya kepemimpinan presiden di tiap era nya.

Mari kita flashback sementara untuk melihat perjalanan beberapa era pemerintahan. Pada masa Soekarno, politik luar negeri Indonesia sangat dipenuhi oleh semangat ideologi dan nasionalisme. Indonesia terlihat menonjolkan diri dalam perlawanan terhadap imperialisme dan kololonialisme seolah ingin menjadi pemimpin bagi negara-negara berkembang lainnya. Di era orde lama ini, arah politik luar negeri Indonesia terlihat sangat personal mengikuti bagaimana gaya dan ambisi Soekarno yang penuh retorika dan sibuk membangun citra. Politik luar negeri digunakan sebagai sarana untuk memperluas pengaruh serta mengokohkan identitas Indonesia.

Kemudian kita bergeser ke era orde baru di bawah pimpinan Soeharto yang mengalami banyak perubahan signifikan. Jika di era Soekarno mengusung anti-imperialisme, maka di era Soeharto justru kebalikannya. Era orde baru sangat menjunjung stabilitas dan berfokus pada pembangunan bangsa. Pada era ini, Soeharto justru berbalik mendekati negara-negara barat guna membuka investasi untuk kelangsungan stabilitas bangsa dan pembangunan nasional. Karena berpegang pada prinsip stabilitas dan pembangunan nasional, politik luar negeri di era Soeharto tidak hanya berdasarkan atas keputusan personal presiden, tetapi dipengaruhi oleh aspek lain khususnya militer sebagai fokus kunci stabilitas yang mengatur urusan internal, dan teknokrat yang berfokus pada kepentingan eksternal. Di sinilah terdapat tarik-menarik kepentingan diantara dua kelompok elit tersebut.

Selanjutnya, memasuki era Jokowi, politik luar negeri di era ini menurut saya cukup mengikuti citra presiden Jokowi sendiri yaitu ‘membumi’. Berbeda dengan era sebelumnya yang menciptakan kesan high profile di panggung internasional, Indonesia di era ini justru konsisten menjaga citra sebagai middle power yang fokus pada perdamaian dan kestabilan dunia. Presiden Jokowi tidak menonjol dalam menampilkan citra Indonesia di kancah internasional tetapi berfokus pada kepentingan dalam negeri seperti investasi, diplomasi ekonomi hingga pembangunan infrastruktur. Pada era Jokowi, hal-hal terkait diplomasi lebih banyak dijalankan secara teknokratis. Hal ini membuat pendekatan Jokowi terkesan sangat pragmatis dan lebih realistis.

Baru kemudian ketika memasuki era Prabowo, Indonesia kembali melangkah dan menonjolkan citra dalam skala internasional, yang ditandai dengan bergabungnya di BRICS. Selain itu, dari awal menjabat Prabowo sudah memiliki intensitas kunjungan luat negeri yang tinggi dan seringkali hadir dan terlibat dalam berbagai forum internasional. Gaya diplomasi ini kemiliki kemiripan yang cukup banyak dengan era Soekarno di mana Prabowo kembali ingin menguatkan citra Indonesia di luar negeri dan bahkan terlihat seolah Indonesia juga harus ikut ‘dipertimbangkan di kancah internasional. Di sisi lain, Prabowo juga mencoba menjaga hubungan dengan banyak kekuatan dunia sekaligus. Jika di era Soeharto mendekatkan diri pada barat untuk pembangunan ekonomi, maka Prabowo memiliki cara pandang tertentu dalam menempatkan posisi Indonesia di dunia.

Cara pandang Prabowo sebenarnya juga didasarkan pada kompleksitas dunia saat ini yang tidak sesederhana perang dingin seperti di era Soekarno, tapi jelas dunia kini terbagi menjadi dua blok besar. Mulai dari ersaingan Amerika Serikat dan Tiongkok, konflik geopolitik baru, isu energi, hingga perebutan pengaruh ekonomi global menuntut berbagai negara harus bisa menentukan posisi dengan fleksibel. Mungkin, arah politik luar negeri Indonesia ke depan akan bergerak menuju diplomasi yang lebih aktif, lebih strategis, dan lebih berani dalam menunjukkan posisinya di tingkat global. Seperti hal nya politik luar negeri Soeharto dulu yang mengalami perubahan besar setelah era Soekarno selesai, menurut saya keadaan sekarang pun memiliki beberapa kemiripan dengan terjadinya perubahan yang cukup signifikan dari era Jokowi ke era Prabowo.

Dari masa ke masa, bagaimanapun perubahan politik luar negerinya, Indonesia tetap berlandaskan dalam prinsip bebas aktif. Tetapi menurut saya prinsip bebas aktif ini akan lumayan terancam jika di era kepemimpinan Prabowo sekarang Indonesia terlalu aktif dan agresif dalam politik luar negeri. Karena keadaan dunia saat ini sangat kompleks, bessr resikonya Indonesia untuk terseret dalam rivalitas kekuatan besar dunia, terutama antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Hal yang ditakutkan adalah independensi politik luar negerinya berkurang dan justru berubah menjadi keberpihakan.

Lantas, dari masa ke masa apakah arah politik puar negeri Indonesia mennjukan menuju suatu perubahan?

Menurut saya, tidak sepenuhnya. Yang berubah di sini hanyalah bagaimana Indonesia menempatkan diri di panggung global.Soekarno bermain melalui ideologi dan retorika besar. Soeharto bermain melalui stabilitas dan birokrasi pembangunan. Jokowi bermain melalui pragmatisme ekonomi. Tapi untuk era Prabowo, sebenarnya arah politik luar negeri nya cukup sering menimbulkan beberapa asumsi, tapi sejauh ini prinsip bebas aktif masih tetap dipertahankan.

Hal yang menarik di sini adalah bagaimana politik luar negeri Indonesia sering kali menjadi cerminan dari situasi domestik dan karakter pemimpinnya itu sendiri. Misalnya, ketika negara membutuhkan legitimasi ideologis, diplomasi menjadi penuh semangat perlawanan. Ketika negara fokus pembangunan ekonomi, diplomasi berubah menjadi alat investasi. Ketika dunia semakin kompetitif secara geopolitik, diplomasi kembali dibuat lebih agresif dan strategis.

Karena itu, saya melihat bahwa politik luar negeri Indonesia sebenarnya tidak pernah benar-benar berganti arah secara total. Yang berubah hanyalah cara Indonesia berbicara kepada dunia.

Pos terkait