Transformasi Wajah Indonesia di Panggung Global: Studi Kasus Rezim Soekarho, Soeharto, Jokowi hingga Prabowo
Dalam merespon dinamika global yang terus berubah, wajah Indonesia di panggung internasional mengalami transformasi dari masa ke masa. Politik luar negeri Indonesia pada dasarnya berpegang teguh pada ideologi dan konstitusi negara yaitu Pancasila sebagai landasan utama, UUD 1945 sebagai legitimasi hukum, prinsip bebas aktif yang tidak berpihak pada blok mana pun baik Timur atau Barat, serta yang termaktub pada alinea keempat pembukaan UUD 1945. Dengan sudut pandang yang berbeda dalam memandang arah kebijakan luar negeri yang tidak selalu bersifat statis. Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan berbeda dalam membawa kepentingan nasional. Perbedaan kondisi dalam serta luar negeri negara yang dijalankan oleh seorang pemimpin tentu akan sangat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh setiap rezim. Karena itu, kebijakan luar negeri baik pada masa Soekarno, Soeharto, Jokowi hingga Prabowo menunjukkan karakter dan orientasi yang berbeda-beda meskipun masih dalam kerangka prinsip politik luar negeri Indonesia.
Graham T. Allison, seorang ilmuwan politik dan akademisi di Amerika serikat membawa paradigma bahwa suatu negara dianggap sebagai aktor tunggal yang rasional. Artinya kebijakan luar negeri dipandang sebagai pilihan logis yang diambil oleh pemerintah untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan konsekuensi demi mencapai kepentingan nasional. Di Indonesia, presiden yang menjadi pemimpin tertinggi di negara atau pemerintah berupaya mempertimbangkan tindakan paling pragmatis yang dapat memenuhi tujuan keamanan nasional dengan sebaik-baiknya.
Prinsip luar negeri Indonesia yang “bebas aktif”, yang diwariskan sejak era Soekarno menentukan prioritas kebijakan luar negeri yang diambil oleh setiap rezim sesuai dengan apa yang menjadi kepentingannya. Namun, prinsip yang sama menghasilkan implementasi kebijakan luar negeri tetap berbeda tergantung pada setiap masa kepemimpinan. Setiap rezim memiliki prioritas dan kepentingan nasional yang dipengaruhi oleh leadership, struktural change dan external change atau yang sering kita sebut pengaruh lingkungan global. Maka dari itu, pemimpin dipandang sebagai aktor rasional yang memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan kebijakan berdasarkan pertimbangan untung-rugi serta konsekuensi yang akan dihasilkan.
Pada masa Soekarno, karakteristik politik luar negeri cenderung bersifat revolusioner dan anti imperialisme. Sebagai peletak dasar politik luar negeri Indonesia dengan prinsip bebas aktif, Soekarno berupaya membangun identitas politiknya di panggung politik dunia internasional meskipun dalam implementasi kebijakan luar negerinya lebih ideologis dan konfrontatif sebagai respons terhadap situasi perang dingin. Ia terjebak kepemimpinan yang demokratis terpimpin sehingga cenderung lebih radikal dan konfrontatif terhadap Barat. Di sisi lain, Soekarno memiliki kontribusi besar dalam dunia internasional sebagai penggagas Konferensi Asia Afrika tahun 1955 dan salah satu pendiri Gerakan Non Blok yang menunjukkan upaya Indonesia memperkuat solidaritas negara berkembang. Namun, kebijakan ekonomi yang tertutup dan terbatasnya kerja sama internasional membuat efektivitas pembangunan ekonomi kurang maksimal sehingga hampir tidak ada perusahaan asing yang masuk ke Indonesia bahkan menarik Indonesia dari PBB. Meski demikian dari sisi keamanan dan politik internasional cukup efektif dalam memperkuat solidaritas sebagai negara berkembang. Lalu, ketegasan sikap anti imperialisme dan anti kolonialisme meningkatkan ketegangan dengan negara-negara Barat.
Peralihan tongkat estafet kepemimpinan yang kemudian dijalankan oleh Soeharto, presiden kedua Indonesia setelah berakhirnya masa kepemimpinan Soekarno, yang politik luar negerinya menitikberatkan pada stabilitas politik, keamanan, dan pembangunan ekonomi. Kebijakan luar negeri mulai diarahkan pada demokratisasi hubungan internasional dan pembangunan nasional dengan kembali bergabung dengan forum PBB yang membuka peluang investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan memperbaiki hubungan dengan negara-negara Barat. Pilihan rasional yang diambil untuk memulihkan stabilitas pasca konflik dan memperkuat legitimasi rezim Orde Baru. Sentralisasi kekuasaan dan gaya kepemimpinan yang otoriter justru menimbulkan kritik termasuk kebijakan mengintegrasikan Timor Timur yang memicu kritik dari dunia internasional terkait isu HAM. Dengan kata lain dibalik keberhasilan pembangunan ekonomi yang tidak sepenuhnya diimbangi dengan demokratisasi politik, stabilitas ekonomi dan keamanan yang tercipta pada era Soeharto juga dibangun melalui kontrol politik yang kuat terhadap masyarakat.
Berbeda dengan kedua kepemimpinan Soekarno dan Soeharto, kebijakan politik luar negeri yang dilakukan pada masa Joko Widodo lebih berfokus pada diplomasi ekonomi dan pembangunan maritim. Uniknya Jokowi dikenal tidak terlalu otoriter dalam mengambil keputusan karena sering meminta pendapat terlebih dahulu sebelum menetapkan kebijakan. Melalui gagasan poros maritim dunia, Jokowi berupaya memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim dalam jalur perdagangan global. Pemerintah aktif mendorong investasi asing melalui penyederhanaan regulasi dan kemudahan perizinan untuk mempercepat pembangunan nasional. Sangat berbeda dari rezim sebelumnya karena di Era Jokowi ini berupaya mendorong pembangunan dan konektivitas nasional, bahkan cenderung pragmatis dan berfokus pada manfaat ekonomi secara langsung. Dalam hubungan internasional Indonesia juga terlibat aktif menghadapi dinamika geopolitik dalam isu Laut China Selatan untuk menjaga stabilitas regional serta keberhasilan menjadi tuan rumah KTT G20 di Bali tahun 2022 menunjukkan peran Indonesia di kancah global.
Sementara itu, pada era Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Presiden Indonesia, arah kebijakan luar negeri Indonesia masih terlihat belum konsisten. Pada awal masa pemerintahan, kebijakan luar negeri Indonesia membangun hubungan kerja sama dengan berbagai negara di Asia, namun di sisi lain tetap menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat. Pendekatan yang menunjukkan upaya bagaimana kepemimpinan Prabowo menjaga keseimbangan di tengah rivalitas geopolitik internasional. Gaya kepemimpinannya dianggap cukup tegas tapi cenderung otoriter karena dalam beberapa isu ia mengambil keputusan terlebih dahulu tanpa banyak mendengar pendapat pihak lain, kemudian setelah isu berkembang baru mengadakan pembahasan dengan stakeholder pemerintah. Kebijakan yang dipahami sebagai upaya rasional untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah ketidakpastian global, terutama dalam meningkatkan kerja sama ekonomi dan pertahanan. Meskipun berpotensi menjaga keseimbangan posisi Indonesia di kancah global, tetapi efektivitas serta efisiensinya terhadap ekonomi dan stabilitas keamanan masih perlu dilihat dalam jangka waktu yang lebih panjang.
Transformasi wajah Indonesia di panggung global merepresentasikan bahwa kebijakan luar negeri bukanlah sesuatu yang bersifat tetap, melainkan terus menyesuaikan diri dengan kepentingan nasional, karakter dan gaya kepemimpinan setiap rezim, keterlibatan aktor kebijakan, serta perubahan yang terjadi di dalam maupun luar negeri. Perbedaan karakteristik kepemimpinan membuktikan bahwa setiap pemimpin suatu negara bertindak sebagai aktor rasional yang memilih kebijakan berdasarkan situasi domestik maupun internasional dengan perhitungan akan untung-rugi, menang-kalah yang menjadi pertimbangan agar kebijakan luar negeri dibentuk secara matang dan siap diaplikasikan. Oleh karena itu, keberhasilan politik luar negeri Indonesia tidak hanya ditentukan oleh konsistensi prinsip bebas aktif, tetapi juga oleh kemampuan pemimpin dalam membaca perubahan global serta menempatkan Indonesia secara strategis di tengah dinamika dunia internasional.
Namun, yang menjadi kekhawatiran adalah bagaimana masa depan Indonesia apabila kebijakan luar negeri tidak mampu membangun posisi strategis dan jaringan kerja sama internasional yang kuat di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik global. Sebagai negara yang berpegang pada prinsip bebas aktif dan tidak memiliki aliansi tetap, Indonesia menghadapi tantangan besar ketika harus menjaga stabilitas dan keamanan nasional di tengah kemungkinan terjadinya konflik antarnegara serta gejolak politik dunia yang semakin memanas.
Penulis: Rahmawati, Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi.
