Bappeda Jawa Barat Minta Pemerintah Desa Perhatikan Sanitasi di Wilayahnya

  • Whatsapp

Bandung, pi-news.online

Fungsional perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat Herni Sundari,meminta Pemerintah Desa Tanjung Sari agar ikut andil dalam upaya pengembangan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sanitasi komunal yang terdapat di kampung cirengit RW 09,Desa Tanjung Sari,Kecamatan Cangkuang,Kabupaten Bandung Jawa barat.

Pasalnya,IPAL sanitasi yang di kelola warga secara swadaya ini baru bisa menampung limbah domestik sebanyak 50 Kepala Keluarga (KK) dengan batas maksimal 70 KK,sedangkan total KK di RW 09 tercatat ada 257 KK.

“Saya apresiasi. Bagus sudah ada terbentuk (Kelompok Swadaya Masyarakat) KSM untuk mengelola IPAL.cuma,saya minta Desa itu harus nya ikut Andil,setidak nya melakukan pembinaan kepada masyarakatnya sendiri. Karena yang seperti ini harus berkelanjutan,tidak sesaat,”imbuh nya

Karena pemerintah desa memiliki program unggulan yang memakan anggaran,menurutnya,pihak desa mesti menentukan Program Prioritas yang di sandarkan pada fungsi kebermanfaatan.

Nah, siapa tahu nanti di satu waktu memang di butuhkan biaya operasional ketika masyarakat mungkin terkendala dalam urusan biaya,maka desa harus hadir. Meskipun itu juga harus di rembuk kan dulu,tapi mungkin IPAL ini harus di utamakan,”ungkap nya.

Pembangunan IPAL sanitasi komunal tersebut,lanjut Herni,bersifat jangka panjang.selain itu juga berdampak baik terhadap penilaian pemerintah pusat kepada daerah,dalam upaya pembangunan wilayah.

“Kalau bisa yang seperti ini tuh di dukung karena perlu berkelanjutan,toh ini membantu pemerintah juga,”kata Herni.

Jika menghitung dari jumlah Kepala keluarga (KK);di kampung cirengit sendiri mesti di bangun 4 IPAL sejenis.

Herni menyebut,dana desa bisa di gunakan untuk mereplikasi IPAL serupa dan di bangun di titik-titik yang memerlukan.

Adanya,pengelolaan secara swadaya serta masyarakat yang menggunakan IPAL tersebut di tarik biaya Rp.5000/bulan,sambung dia,sudah lebih mempermudah pihak desa.

“Masyarakat di sini itu sudah terbangun kepedulian nya,sistem sudah di bangun dengan format iuran,karena ternyata mereka juga menjaga kebersihannya,pipa saluran tetap di jaga agar bisa ber operasional gitu.Tadi di sebut,ada saringan,ada bak kontrol perlu di lihat atau di pantau kalau terjadi sesuatu,”ungkap nya.

Sejauh ini,sambung Herni,kabupaten Bandung menjadi prioritas pembangunan insfrastuktur sanitasi,pasal nya hampir sebagian besar wilayah di kabupaten Bandung bersentuhan langsung dengan aliran sungai Citarum.

“Ada 270 desa kabupaten Bandung kebetulan di lintasi Citarum,jadi kalo urusan sanitasi yang berhubungan dengan DAS,kabupaten Bandung kebutuhan insfrastukturnya memang paling banyak,”kata dia.

Ia berharap desa sadar akan kebutuhan sanitasi dan mampu mengembangkan atau membantu proses pembangunan IPAL serupa.

“Ini kalau Desa ikut turun bisa jadi percontohan di daerah lain, sebetul nyakalau yang saya tahu IPAL yang berbasis masyarakat itu memang sangat di butuhkan di wilayah yang di lintasi sungai Citarum,”pungkas nya. ( Sen )

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.