Palembang, Sumsel, pi-news.online
Demo di Kantor Gubernur Sumsel, massa Jaringan Anti Korupsi (Jakor) Sumatera Selatan (Sumsel) menyikapi rumor rolling pejabat di Ogan Komering Ilir (OKI) jelang Pemilu 2024.
Massa yang hadir membawa kertas dengan berbagai tulisan seperti Jangan Haus Kekuasaan, Jaga Pemilu Damai, Bupati OKI hanya tinggal 15 hari.
Koordinator Aksi, Fadrianto mengatakan, masa jabatan Bupati OKI Djafar Shodiq hingga 15 Januari 2024. Jadi dalam waktu singkat tidak mungkin membangun roda organisasi yang baik, “Sehubungan dengan informasi yang kami dapatkan terkait dugaan Rencana Bupati OKI akan melakukan Rotasi Jabatan di Akhir Pengujung Masa Jabatannya yang hampir tidak sampai lagi satu bulan dan diduga Rotasi Jabatan tersebut penuh dengan Muatan Politik dan diduga Recana Rotasi Jabatan tersebut tanpa seizin Menteri dalam negeri dan diduga tidak sesuai dengan Stetmen Pj Gubernur Sumsel bahwa tidak ada Rotasi Jabatan di Kabupaten OKI menjelang Pemilu 2024. Dan demi Menjaga Kondusifitas Pemilu pada bulan Februari 2024 yang tidak lama lagi akan dilaksanakan maka Rencana Rolling Jabatan atau Pergantian Kepala OPD dan Jabatan lainnya harus dibatalkan dan Bupati OKI tidak lama lagi masa jabatannya maka apabila Pergantian Jabatan dan Rolling Jabatan di OPD Kabupaten OKI tetap dipaksakan oleh Bupati OKI maka hal tersebut kami duga penuh dengan kepentingan Politik dan kepentingan Pilpres dari partai sang Bupati,” ujarnya.
Lanjutnya, “Maka dengan ini kami meminta, 1.Meminta Pj Gubernur Sumsel untuk tidak menyetujui Rotasi dan Pergantian Jabatan di OPD Kabupaten OKI, 2.Meminta Pj Gubernur Sumsel menegur Bupati OKI, 3.Meminta Pj Gubernur Sumsel untuk membatalkan rencana Pergantian OPD di Kabupaten OKI, 4.Meminta Pj Gubernur Sumsel untuk menegaskan bahwa tidak ada dan boleh terjadi Roling Jabatan dan Pergantian OPD di Kabupaten OKI menjelang Pemilu.” lanjutnya.
“Tolong dijaga kondusivitas jelang Pemilu. Untuk itu jangan ada rotasi jabatan,” kata Fadrianto usai aksi di Kantor Gubernur Sumsel, Jum’at (05/01/2024).
Lalu mereka meminta agar Pj Gubernur Sumsel untuk tidak menyetujui rotasi dan pergantian jabatan di OPD Kabupaten OKI. Kemudian meminta Pj Gubernur Sumsel agar menegur Bupati OKI.
“Kami berharap Pj Gubernur Sumsel menegaskan bahwa tidak ada dan tidak boleh terjadi roling jabatan pergantian OPD di Kabupaten OKI jelang Pemilu,” ungkapnya.
Menurut Fadrianto, pihaknya siap menjaga Pemilu damai. Namun tidak menginginkan adanya roling jabatan jelang Pemilu, sebab jika ada rotasi jabatan terindikasi ada politisasi.
Sementara itu, Asisten III Pemprov Sumsel, Kurniawan mengatakan Pemprov Sumsel sudah mendengar kabar tersebut. Namun, terkait roling tersebut sampai saat ini belum terlaksana.
“Mudah-mudahan ini tidak terlaksana, kami akan berkoordinasi dengan Pemkab OKI terkait hal tersebut,” kata Kurniawan.
Menurutnya, ia akan segera menyampaikan hal ini kepada Pj Gubernur Sumsel tetapi tetap akan dikoordinasikan dulu dengan Pemkab OKI.
“Kita harus tetap jaga kondusiftias karena adanya pesta demokrasi pada tahun ini, nanti akan kita sampaikan,” tutupnya. (Ujang Chandra & Tim)
