MAJALENGKA PI NEWS Online.
Setelah naik pemberitaan pertama terkait DPC PPWI Kabupaten Majalengka menyoroti kurangnya keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan Proyek Perbaikan Ruas Jalan Gandu – Balida, tepatnya berada di jalan wilayah Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, yang diduga tanpa papan proyek sehingga disinyalir proyek siluman, akhirnya terungkap fakta baru.
Awak media yang tergabung dalam organisasi DPC PPWI Kabupaten Majalengka mendapatkan keterangan dari pihak PUTR Kabupaten Majalengka, Iid Junaedi Rahman, ST., M.Si., selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka, melalui sambungan telepon. Sabtu 21/11/26.
Namun sayang seribu sayang dan bikin heran, pihak PUTR sendiri belum mengetahui proyek tersebut pemenang tendernya siapa dan anggarannya berapa.
Proyek Kementerian, Bukan Proyek Kabupaten
“Terkait dengan perbaikan jalan Gandu-Balida merupakan kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum melalui program IJD (Inpres Jalan Daerah). Seluruh tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum tanpa melibatkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten. Jadi Pemerintah Daerah Majalengka hanya sebagai penerima manfaat dari hasil pekerjaan tersebut,” jelas Pak Kabid melalui sambungan telepon.
“Jadi pemenang lelang siapa dan anggarannya berapa? Kami tidak tahu karena seluruh kegiatan dilaksanakan oleh Kementerian tanpa komunikasi dengan pihak Kabupaten,” jelas Iid Junaedi Rahman.
Alat Berat Lengkap, Tapi Papan Proyek Tidak Ada
Dari pantauan awak media di lokasi, tak terlihat adanya papan proyek kegiatan yang dipasang di sepanjang Jalan Gandu – Balida, pada Jumat, 20 November 2026.
Tepat di lokasi kegiatan proyek, ada beberapa petugas yang sedang bekerja dengan menggunakan peralatan lengkap perbaikan jalan, juga beberapa alat berat seperti Stum atau Road Roller mesin penggilas, juga terdapat Excavator yang disebut juga dengan nama bego atau beko.
Mengingat peralatan yang ada, sangatlah tidak mungkin proyek tersebut hanya menghabiskan anggaran puluhan juta rupiah. Pastinya akan menghabiskan anggaran sampai ratusan juta rupiah bahkan miliaran. Maka sangatlah jelas keterbukaan informasi publik untuk memasang papan proyek sangat wajib sesuai aturan pemerintah, juga untuk informasi masyarakat agar tidak ada kecurigaan.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, setiap proyek yang dibiayai dari uang negara wajib memasang papan informasi proyek yang memuat nama kegiatan, nilai kontrak, sumber dana, waktu pelaksanaan, dan nama pelaksana.
Petugas di Lokasi Mengaku Tidak Tahu
Guna memastikan kebenarannya, awak media yang tergabung dalam organisasi DPC PPWI Kabupaten Majalengka mencoba mencari tahu dengan mengkonfirmasi langsung, perihal papan informasi kegiatan proyek pada dua orang petugas yang terlihat tengah melakukan pengukuran di area jalan yang tengah diperbaiki.
Namun, petugas mengaku tak mengetahui keberadaan papan proyek yang ditanyakan tersebut. Ia hanya mengatakan jika proyek tersebut merupakan proyek perbaikan penambalan ruas jalan.
“Soal papan informasi kegiatan proyek saya kurang tahu Pak, tapi kalau kegiatannya ini proyek perbaikan penambalan jalan yang rusak,” ucapnya.
Lebih jauh saat ditanya perihal berapa jauh panjang ruas jalan yang tengah diperbaiki, petugas tersebut seolah enggan menanggapinya.
DPC PPWI Minta Kementerian Terbuka
Dengan adanya penjelasan dari PUTR Majalengka ini, jelas bahwa persoalan papan proyek bukan di Dinas Kabupaten, melainkan di pihak pelaksana program IJD Kementerian Pekerjaan Umum.
DPC PPWI Kabupaten Majalengka menegaskan pemberitaan ini sebagai bentuk kontrol sosial agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Majalengka berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, siapapun pelaksananya, baik pusat maupun daerah.
Redaksi masih membuka ruang hak jawab bagi pihak Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), dan pihak pelaksana proyek IJD. Klarifikasi akan dimuat secara berimbang pada pemberitaan berikutnya.
Sumber : Tim Investigasi DPC PPWI Kabupaten Majalengka. . . Tim








