Dana BOS 2025 SMPN 1 BANJARAN Disoroti media dan LSM
Anggaran Perpustakaan, Administrasi, Sapras dan Honor Dipertanyakan
KABUPATEN BANDUNG media PI News Pengelolaan anggaranDana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/BOS) Tahun Anggaran 2025 di SMP Negeri 1 Banjaran Kabupaten Bandung, menjadi sorotan. Tim media menduga terdapat sejumlah pos anggaran yang perlu diperjelas realisasi dan penggunaannya, khususnya pada pengembangan perpustakaan, administrasi kegiatan sekolah, pemeliharaan sarana dan prasarana (Sapras), serta pembayaran honor.
SMP Negeri 1 Banjaran beralamat di jl.pajagalan no 70.Desa Banjaran , Kecamatan banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Berdasarkan data anggaran BOS Tahun 2025 yang diperoleh tim media, terdapat sejumlah pos dengan nilai cukup besar, antara lain:
Penerimaan Peserta Didik Baru: Rp 26.254.000
Pengembangan perpustakaan: Rp229.455.600
Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler: Rp249.692.500
Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran: Rp 76.000.000
Administrasi kegiatan sekolah: Rp 297.811.648
Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan: Rp158.306.500
Langganan daya dan jasa: Rp 69.517.206
Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah: Rp 318.612.694
Penyediaan alat multimedia pembelajaran: Rp.69.300.000
Pembayaran honor: Rp354.500.000
Dengan total berdasarkan rincian tersebut mencapai sekitar Rp1.849.450.400 besarnya anggaran pada sejumlah pos menjadi perhatian tim media untuk melihat kesesuaian antara perencanaan, realisasi belanja, dokumen pertanggungjawaban, serta kondisi fisik sekolah.
Kondisi Sapras Jadi Sorotan
Saat melakukan penelusuran langsung ke lingkungan sekolah, tim media melihat sejumlah kondisi fisik yang dinilai perlu mendapat perhatian khusus.
Di antaranya terdapat dinding yang catnya terlihat kusam dan terkelupas, sementara pada bagian atap juga ditemukan genteng yang mengalami kebocoran.
Kondisi tersebut menjadi pertanyaan karena pada tahun 2025 tercatat anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp 318.612.946
Tim media tidak menyimpulkan bahwa kondisi tersebut membuktikan adanya penyimpangan. Namun, kondisi lapangan tersebut dinilai perlu dicocokkan dengan dokumen realisasi penggunaan anggaran, termasuk jenis pekerjaan, volume, waktu pelaksanaan, serta bukti pembelian atau pembayaran.
Pihak Sekolah Berikan Penjelasan
Untuk mendapatkan keberimbangan informasi, tim media kemudian mendatangi SMPN 1 Banjaran dan melakukan konfirmasi tidak ada yg bersedia menemui,
Anggaran Honor Rp 354.500.000 Juga Dipertanyakan
Tim media litigasi juga meminta penjelasan mengenai pos pembayaran honor sebesar Rp354.500.000 pada tahun 2025 pada tahun tersebut sekitar Rp50 ribu per jam, sementara untuk pegawai tertentu disebut rata-rata menerima sekitar Rp1,4 juta.
Keterangan tersebut masih perlu diverifikasi melalui dokumen pembayaran, daftar penerima honor, jumlah jam kerja, SK penugasan, serta bukti transfer atau pembayaran yang tercatat dalam laporan pertanggung jawaban BOS.
Administrasi Sekolah Rp 297.811.648
Pos lain yang menjadi perhatian adalah administrasi kegiatan sekolah sebesar Rp249.692500
Nilai tersebut termasuk salah satu pos terbesar dalam rincian anggaran BOS SMPN 1 Banjaran Tahun 2025.
mengenai penggunaan anggaran administrasi yang cukup besar tersebut, pihak sekolah blm belum dapat memberikan penjelasan secara global mengenai rincian penggunaannya.
Karena itu, tim media menilai diperlukan penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui secara jelas kegiatan apa saja yang dibiayai, berapa nilai masing-masing kegiatan, serta apakah seluruh belanja tersebut didukung bukti pertanggungjawaban yang sah.
Pengembangan Perpustakaan Rp229.455.600 menjadi sorotan.
Ketika dikonfirmasi, perlu di jelaskan menjelaskan bahwa anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pembelian buku paket pelajaran.
Namun, untuk memastikan kesesuaian antara nilai anggaran dan realisasi, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap daftar buku yang dibeli, jumlah eksemplar, harga satuan, pihak penyedia, faktur atau kuitansi, serta kondisi buku yang tersedia di perpustakaan.
Tim media menduga pos tersebut perlu diverifikasi secara menyeluruh agar dapat diketahui apakah seluruh anggaran benar-benar terealisasi sesuai peruntukannya.
Tim Media Minta Audit
menegaskan bahwa seluruh temuan tersebut masih berupa dugaan dan pertanyaan publik, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana atau penyalahgunaan anggaran.
Untuk memastikan penggunaan uang negara sesuai aturan dan peruntukannya, tim media meminta kepada Inspektorat Kabupaten Bandung, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan serta aparat penegak hukum (APH) agar melakukan pemeriksaan atau audit apabila terdapat dasar dan kewenangan untuk itu.
Pemeriksaan diharapkan dapat mencocokkan dokumen perencanaan dan realisasi BOS Tahun 2025 dengan kondisi nyata di lapangan, terutama pada pos pengembangan perpustakaan Rp229455.600, administrasi kegiatan sekolah Rp297.811.648 pemeliharaan Sapras Rp318.612.946, serta pembayaran honor Rp354.500.000.
Publik tentu berkepentingan mengetahui apakah setiap rupiah anggaran pendidikan telah digunakan sesuai kebutuhan sekolah dan ketentuan yang berlaku.
Tim media juga membuka ruang bagi Kepala Sekolah, bendahara, operator, komite sekolah, Dinas Pendidikan maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi atau data tambahan atas pemberitaan ini.
Berita ini merupakan hasil penelusuran dan konfirmasi awal.
Dugaan yang disampaikan masih memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan dokumen dan audit oleh pihak yang berwenang.
Kabiro kab.bandung media litigasi
Saud hutapea








