Majalengka, PI NEWS.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis pemerintah pusat yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Namun, pelaksanaan program tersebut di tingkat daerah tidak luput dari persoalan. Salah satunya terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pasindangan, Kabupaten Majalengka, yang kini menjadi sorotan setelah operasional dapurnya terhenti akibat berbagai persoalan internal, termasuk sengketa pembayaran sewa bangunan yang berujung pada penggembokan lokasi.
Di balik terhentinya operasional dapur tersebut, muncul sejumlah keterangan dan dugaan serius mengenai keterlibatan anggota DPRD Majalengka Komisi 4, Edi Karsidi, dalam pengelolaan yayasan milik anaknya, pengaturan pemasokan kebutuhan dapur hingga rencana pemindahan lokasi SPPG ke wilayah Bojongdanu.
Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut konflik internal pengelola. Lebih jauh, publik perlu mengetahui apakah penyelenggaraan program yang menggunakan anggaran negara tersebut telah berjalan sesuai ketentuan atau justru membuka ruang bagi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.
Dugaan keterlibatan Edi Karsidi dalam mengurus yayasan milik anaknya, Madina Permata Julia, menjadi salah satu persoalan yang patut ditelusuri. Sebagai anggota legislatif, Edi memiliki tanggung jawab menjaga integritas jabatan publik dan menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Dukungan orang tua terhadap usaha anak tentu bukan persoalan dengan sendirinya. Namun, apabila keterlibatan seorang pejabat publik sampai pada pengendalian operasional, pengaturan pemasok, maupun pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan program pemerintah, batas antara kepentingan keluarga dan tanggung jawab jabatan publik perlu diperiksa secara serius.
Persoalan tersebut harus diuji berdasarkan ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN), khususnya Keputusan Kepala BGN Nomor : 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, terdapat pula Petunjuk Teknis Pemilihan Yayasan dan Mitra Yayasan dalam Pengelolaan SPPG, yakni Keputusan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Nomor : 009/05/01/SK.09/08/2025.
Kedua pedoman tersebut menjadi acuan dalam melihat pembagian peran, tanggung jawab serta tata kelola hubungan antara BGN, Yayasan, Mitra Yayasan dan Kepala SPPG. Karena itu, dugaan keterlibatan pihak di luar struktur pengelola dalam pengendalian kegiatan operasional perlu mendapatkan penjelasan dan pemeriksaan dari BGN.
Ironisnya, persoalan tidak berhenti pada dugaan keterlibatan pejabat tersebut. Mekanisme pengadaan dan pemasokan kebutuhan bahan pangan untuk dapur SPPG juga menjadi sorotan. Mengapa penyedia bahan pangan yang terlibat dalam memenuhi kebutuhan SPPG Pasindangan diduga hanya berasal dari kalangan terbatas?
Dalam tata kelola program MBG, kedudukan Mitra Yayasan perlu dibedakan dari pemasok atau penyedia bahan pangan. Mitra Yayasan merupakan pihak yang bekerja sama dengan yayasan dalam penyelenggaraan program sesuai ketentuan BGN, sedangkan pemasok atau penyedia bahan pangan merupakan pihak yang menyediakan kebutuhan dapur, seperti beras, sayuran, daging, telur dan bahan pangan lainnya.
Keterlibatan pelaku usaha lokal, termasuk UMKM dan BUMDes, dalam rantai pasok juga menjadi bagian penting dari pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena itu, mekanisme pengadaan dan pemasokan kebutuhan dapur semestinya dilaksanakan secara tertib, transparan serta memperhatikan standar mutu dan keamanan pangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dugaan terbatasnya pihak penyedia bahan pangan tersebut diungkapkan sejumlah pekerja saat ditemui di salah satu rumah warga di Desa Pasindangan. Mereka masing-masing berinisial AB, TT, UC dan KT.
“Mitra yang ngirim pasokan ke SPPG itu bisa dihitung jari, Pak. Paling juga H. Jenal bagian air galon. Kalau beras selama ini kami tahu dikirim dari Pak Babin sini, kelihatannya sih buat bisnis pribadi dia saja. Nah, kalau urusan logistik lain-lainnya dikoordinir sama Anggi, masih kerabat dekat Pak Dewan,” ungkap AB, TT, UC dan KT.
Keterangan tersebut mengarah pada dugaan bahwa distribusi kebutuhan dapur tidak melibatkan banyak penyedia bahan pangan. Nama Anggi, yang menurut para pekerja merupakan kerabat dekat Edi Karsidi, turut disebut dalam pengaturan logistik kebutuhan dapur.
Jika keterangan tersebut benar, mekanisme pemasokan perlu ditelusuri lebih jauh untuk memastikan siapa yang menentukan penyedia bahan pangan, bagaimana proses penunjukannya serta apakah terdapat hubungan kepentingan antara pengelola yayasan dan pihak-pihak yang memperoleh kesempatan memasok kebutuhan SPPG.
Persoalan semakin meruncing ketika pemilik bangunan menagih pembayaran uang sewa. Zenal, selaku pemilik bangunan yang digunakan sebagai dapur SPPG Pasindangan, membeberkan persoalan pembayaran yang terjadi antara dirinya dan pihak pengelola.
“Waktu itu Pak Dewan cuma sanggup bayar bulanan, itu juga bilangnya mau bayar sewa dua bulan saja dengan nilai Rp. 5.000.000 per bulan ke saya. Jelas saya langsung tolak mentah-mentah, karena dari awal kan kesepakatannya sewa bangunan dibayar tahunan, bukan dicicil bulanan kayak begitu,” ungkap Zenal.
Keterangan Zenal memperlihatkan adanya perbedaan kesepakatan mengenai mekanisme pembayaran sewa bangunan. Persoalan tersebut kemudian berujung pada penggembokan dapur oleh pemilik bangunan pada 15 Oktober 2026, sehingga kegiatan operasional SPPG Pasindangan terhenti.
Dampak penghentian operasional tersebut tidak hanya dirasakan oleh pihak pengelola maupun pekerja. Masyarakat penerima manfaat juga ikut terdampak. Tercatat kurang lebih 2.153 penerima manfaat yang sebelumnya memperoleh layanan makanan bergizi dari SPPG Pasindangan kini turut terdampak akibat penghentian kegiatan operasional tersebut.
Jumlah tersebut menunjukkan besarnya dampak yang ditimbulkan dari persoalan internal pengelolaan dapur. Program yang semestinya menjamin keberlangsungan pelayanan pemenuhan gizi justru terhenti, sementara kepastian mengenai kelanjutan layanan bagi ribuan penerima manfaat menjadi persoalan yang harus segera ditangani.
Di tengah kemelut tersebut, muncul informasi mengenai rencana pemindahan lokasi dapur SPPG ke wilayah Bojongdanu. Berdasarkan keterangan narasumber di lapangan, Edi Karsidi disebut telah mempersiapkan lokasi baru yang nantinya akan digunakan sebagai pengganti dapur Pasindangan.
Menurut penuturan narasumber, perintis awal pendirian dapur adalah Udin dan Bela, yang sejak awal bekerja sama dengan pihak dewan atau setidaknya melibatkan Udin seorang. Namun, seiring berkembangnya persoalan internal, hubungan kerja sama tersebut disebut mengalami perubahan. Pengelolaan penyedia bahan pangan juga diduga beralih secara sepihak kepada pihak yang disebut-sebut berada dalam lingkaran Edi Karsidi.
Sementara itu, persiapan lokasi baru di Bojongdanu disebut telah dilakukan secara serius, mulai dari pembelian hingga penyelesaian renovasi bangunan fisik. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar pengambilan keputusan pemindahan lokasi, pihak yang bertanggung jawab serta status persetujuan dari BGN.
Rencana pemindahan tersebut diperkuat oleh keterangan seorang pekerja berinisial TT. Ia mengaku mengetahui secara langsung bahwa bangunan di Bojongdanu dipersiapkan untuk menjadi lokasi pengganti SPPG Pasindangan.
“Iya, tahu persis kalau rumah di Bojongdanu itu memang sengaja dibeli atau direnovasi sama Edi khusus buat dipakai lokasi SPPG baru yang pindahan dari Pasindangan,” jelas TT.
Persoalan berikutnya menyangkut nasib para pekerja yang hingga kini belum memperoleh kepastian mengenai kelanjutan pekerjaan mereka. Sejak dapur lama berhenti beroperasi, para pekerja mengaku belum kembali bekerja meskipun sebelumnya sempat menerima informasi bahwa penghentian tersebut hanya bersifat sementara.
“Ya dari pemberhentian di tanggal 16 Oktober 2026 sampai sekarang kami belum kerja lagi. Dulu kami ikut mengalihkan barang-barang dari Pasindangan ke Bojongdanu. Setelah selesai pemindahan kami mendengar langsung dari penyampaian Kepala SPPG, Kesadaran Halawa, dirinya mengatakan ini hanya beberapa waktu saja diliburkan, dua atau tiga hari saja katanya, nanti juga otomatis dipanggil untuk bekerja seperti biasa lagi,” ujar para pekerja.
Dalam persoalan pemindahan lokasi ini, aspek perizinan menjadi hal yang sangat penting. Keputusan Kepala BGN Nomor : 401.1 Tahun 2025 menjadi salah satu pedoman tata kelola penyelenggaraan program MBG. Oleh karena itu, status lokasi baru di Bojongdanu perlu dipastikan melalui penjelasan resmi BGN, terutama mengenai prosedur perubahan lokasi, verifikasi kelayakan serta persetujuan yang harus dipenuhi sebelum dapur digunakan untuk kegiatan operasional.
Hingga 14 November 2026, bangunan baru di Bojongdanu yang telah dipersiapkan tersebut disebut belum digunakan untuk kegiatan memasak maupun operasional SPPG. Informasi itu dibenarkan oleh pekerja lainnya berinisial KT.
“Belum jalan apa-apa sampai sekarang. Katanya sih info dari internal SPPG, status lokasi baru ini masih nunggu jawaban dari Badan Gizi Nasional, surat resminya dari BGN juga belum ada,” terang KT.
Keterangan tersebut semakin memperkuat perlunya penjelasan resmi dari BGN mengenai status lokasi baru SPPG Pasindangan. Apakah pemindahan tersebut telah diajukan secara resmi? Apakah bangunan di Bojongdanu sudah melalui pemeriksaan kelayakan? Dan apakah seluruh persyaratan serta persetujuan yang diwajibkan telah dipenuhi sebelum lokasi tersebut dipersiapkan sebagai pengganti dapur sebelumnya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar tidak muncul kesan bahwa penyelenggaraan program pemerintah dapat dijalankan berdasarkan keputusan sepihak tanpa memperhatikan mekanisme yang telah ditetapkan.
Sementara itu, dalam upaya memperoleh klarifikasi secara langsung, awak media telah mendatangi kediaman Edi Karsidi. Namun, saat kunjungan tersebut dilakukan, yang bersangkutan tidak berada di rumah. Upaya konfirmasi kemudian dilanjutkan melalui sambungan telepon WhatsApp.
Dalam komunikasi tersebut, Edi Karsidi secara langsung meminta awak media untuk mengonfirmasi persoalan yang diberitakan kepada kuasa hukumnya. Menindaklanjuti arahan tersebut, awak media kemudian berupaya menghubungi pihak kuasa hukum yang sebelumnya menyampaikan akan memberikan penjelasan secara langsung. Namun, hingga berita ini disusun, klarifikasi yang dijanjikan belum diterima.
Persoalan SPPG Pasindangan kini membutuhkan perhatian serius dari Badan Gizi Nasional (BGN). Pemeriksaan menyeluruh perlu dilakukan, mulai dari tata kelola yayasan, dugaan keterlibatan pihak di luar struktur pengelola, mekanisme pengadaan dan pemasokan bahan pangan, hubungan kerja sama dengan para perintis awal dapur, hingga rencana pemindahan lokasi ke Bojongdanu. BGN juga perlu memastikan kejelasan status operasional dan perizinan lokasi baru serta keberlangsungan pelayanan bagi kurang lebih 2.153 penerima manfaat yang terdampak. Apabila ditemukan pelanggaran, tindakan harus diambil sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Pada saat yang sama, Edi Karsidi, pihak yayasan, Kepala SPPG, maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini tetap memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan menyampaikan penjelasan. Sebab, Program Makan Bergizi Gratis bukan milik perorangan, keluarga, ataupun kelompok tertentu. Program ini merupakan amanah negara yang harus dikelola secara transparan, profesional dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat luas.
(Tim)
