Bojonegoro Jatim, pi-news.online // Pemerintah Desa (Pemdes) Tanjungharjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur kali ini tampaknya semakin banyak menjadikan pergunjingan warga masyarakat dan menjadi sorotan publik, hal itu menyusul adanya pelaksanaan penertiban, dan/atau pembongkaran salah satu bangunan cafe yang berdiri di atas lahan milik PU Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Timur, pada Rabu (11/11/2026).
Persoalan tersebut mengacu pada terdapatnya dua bangunan cafe dengan aktivitas usaha serupa, tetapi hanya satu yang dibongkar.
Sementara, menurut rumor yang beredar diwarung warung bangunan cafe lainnya yang diduga berdiri di atas Tanah Kas Desa (TKD) masih tetap berdiri tegak.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai peran serta pengawasan Pemdes Tanjungharjo tentang transparansi kebijakan, dan konsistensi dalam menerapkan aturan terhadap pelaku usaha di wilayahnya.
Berdasarkan pantauan pewarta di lokasi, penertiban atau pembongkaran dilakukan menggunakan alat berat jenis Excavator dengan disaksikan sejumlah petugas gabungan dan pihak terkait.
Namun, muncul pertanyaan mengapa bangunan yang berdasarkan informasi dihimpun telah beroperasi selama bertahun-tahun dan beberapa kali berganti pemilik baru dibongkar sekarang.
Disisi lain, apakah selama ini Pemdes Tanjungharjo tidak mengetahui keberadaan bangunan tersebut? Jika mengetahui, apakah pernah dilakukan teguran, pemeriksaan perizinan, atau koordinasi dengan pemilik lahan? Sehingga peran Pemdes dalam pengawasan pemanfaatan lahan di wilayahnya pun menjadi hal yang perlu dijelaskan.
Berlanjut dan ketika Pemdes Tanjungharjo dikonfirmasi pewarta, melalui Kepala Dusun (Kasun) Mohammad Zainu Muttaqin mengakui bahwa pembongkaran berawal dari laporan sejumlah warga yang merasa terganggu dengan keberadaan cafe tersebut. “Aduan warga kemudian disampaikan kepada pemilik lahan, yakni PU SDA Jawa Timur,” ujarnya.
Keterangan ini menjelaskan awal munculnya persoalan, tetapi belum menjawab sejauh mana keterlibatan Pemdes dalam proses pemeriksaan, penentuan objek pembongkaran, serta pengawasan bangunan usaha yang berada di wilayah desanya.
Yang menjadi pertanyaan lebih besar, mengapa Pemdes Tanjungharjo hanya menindaklanjuti persoalan satu cafe, sementara di wilayah Desa Tanjungharjo terdapat dua bangunan cafe dengan kegiatan usaha serupa yang berdiri di atas TKD,
Apakah Pemdes sudah memeriksa legalitas pemanfaatan aset desa tersebut? Apakah terdapat perjanjian sewa, persetujuan penggunaan TKD, atau dokumen lain yang menjadi dasar berdirinya bangunan? Jika memang sudah sesuai aturan, Pemdes perlu menjelaskan secara terbuka. Namun, jika belum memenuhi ketentuan, apakah akan dilakukan penertiban dengan standar yang sama?
Sorotan juga tertuju pada tanggung jawab pemerintah desa dalam menjaga transparansi pengelolaan aset desa. TKD bukanlah sekadar lahan biasa, melainkan aset desa yang pemanfaatannya harus memiliki dasar administrasi dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, Pemdes Tanjungharjo perlu menjelaskan apakah keberadaan cafe di atas TKD sudah melalui mekanisme yang benar. Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa Pemdes bersikap berbeda terhadap dua usaha yang memiliki kegiatan serupa hanya karena status lahan dan pihak pemiliknya berbeda.
Selain itu, Pewarta juga meminta penjelasan Camat Kapas, Zenny Bachtiyar, S.STP., MM., serta Kapolsek Kapas, AKP Sudarsono, S.H., M.M. Camat Kapas menyampaikan bahwa pembongkaran berdasarkan pada aduan sejumlah warga. Namun, pertanyaan mengenai pengawasan Pemdes dan alasan hanya satu cafe yang dibongkar masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
Pemdes Tanjungharjo perlu membuka kronologi, dokumen persetujuan, hasil pemeriksaan legalitas kedua bangunan, serta koordinasi dengan PU SDA Jawa Timur dan instansi terkait.
Publik kini menunggu keberanian dan keterbukaan Pemdes Tanjungharjo untuk menjawab persoalan tersebut. Apakah pemerintah desa bersedia memeriksa kedua bangunan secara menyeluruh dan mengambil tindakan sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran?,
Karenanya, tugas Pemdes bukan hanya menindaklanjuti aduan warga, tetapi juga dapat memastikan pengelolaan aset desa, pengawasan usaha, dan penerapan aturan berjalan transparan serta tidak diskriminatif.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Desa Tanjungharjo, Kasun Mohammad Zainu Muttaqin, Camat Kapas, PU SDA Jawa Timur, serta pemilik kedua cafe demi memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan. (Galoeh.Hs/tim)
