SOREANG 6 Oktober 2026
Belasan vendr yang tergabung dalam aliansi korban kerja sama PT Bandung Daya Sentosa (BDS), didampingi DR. S Manaf dan Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia (FPPI) yang dipimpin Kolonel (Purn) Sugeng Waras, melakukan aksi di depan Pengadilan Negeri Bandung dan Kantor Bupati Bandung di Soreang, Senin (6/10).
Aksi tersebut bertujuan meminta komunikasi langsung Business to Business (B to B) dengan Bupati Bandung Dadang Supriatna (KDS) selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) PT BDS yang merupakan BUMD Kabupaten Bandung. Namun hingga sore hari, pertemuan tersebut belum terlaksana.
Menurut keterangan aliansi vendor, kerja sama diawali sebelum Pilkada 2024 dengan semangat membangun dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bandung melalui skema investasi dan pasokan komoditas.
Para vendor mengaku telah menyetorkan dana dan pasokan dalam bentuk daging ayam bertonase dengan nilai yang menurut mereka mencapai miliaran hingga ratusan miliar rupiah secara kolektif selama 2 tahun, namun hingga kini belum ada pengembalian yang jelas.
“Kami sebagai vendor merasa dirugikan, sudah 2 tahun dana kami tidak kembali. Ada vendor yang sampai dipenjara karena tidak bisa membayar ke bank, bahkan ada yang sudah meninggal,” ujar DR. S Manaf dalam orasinya di halaman Kantor Bupati.
Hal senada disampaikan Vita, salah satu vendor yang mengaku mulai memasok sejak Juli 2024. Menurutnya, di bulan pertama berjalan lancar, namun di bulan kedua mulai ditemukan kejanggalan.
“BAST / serah terima tidak terbuka, dan tidak adanya SCM (Supply Chain Management) yang baik. Terkesan hanya memanfaatkan pemberian produk yang kemudian berputar menjadi nilai uang saja,” ujar Vita
Upaya pertemuan formal dengan manajemen PT BDS sebelumnya disebut belum membuahkan hasil. Aksi di Soreang merupakan bentuk kekecewaan karena jalur komunikasi formal tidak berjalan.
Kolonel (Purn) Sugeng Waras menyatakan FPPI akan terus mendampingi para vendor hingga ada kejelasan.
“Kami mendampingi para vendor agar ada transparansi dan pertanggungjawaban. Kami berharap Bupati Bandung Dadang Supriatna bersedia terbuka dan berdialog langsung dengan para vendor sebagai pemegang saham pengendali BUMD,” ujar Sugeng Waras.
Aliansi vendor berharap proses hukum yang saat ini sedang berjalan di Pengadilan Tipikor Bandung terkait dugaan kerugian negara PT BDS senilai Rp128,5 miliar dapat mengungkap fakta secara menyeluruh.
“Kami khawatir kerugian kami sebagai vendor swasta tidak terselesaikan jika hanya berkutat pada persidangan. Data dan fakta sudah kami berikan, kami ingin akar masalahnya terkuak,” ungkap perwakilan vendor Dedep, Vita, dan Heni.
Mereka juga mempertanyakan peran pengawasan DPRD dan stakeholder terkait, mengingat modal awal BUMD berasal dari APBD yang bersumber dari pajak rakyat.
Aliansi berharap Pemkab Bandung membuka ruang dialog untuk mencari solusi terbaik agar iklim investasi di Kabupaten Bandung tetap kondusif dan tidak ada lagi masyarakat yang merasa dirugikan.
