Tia Fitriani: Serapan Anggaran Desa Harus Tepat Sasaran agar Manfaatnya Benar-Benar Dirasakan Masyarakat
Kabupaten Bandung – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Tia Fitriani, menegaskan bahwa setiap anggaran desa harus dikelola secara tepat sasaran agar mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, maupun program pemberdayaan ekonomi.
Pesan tersebut disampaikan Tia saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Saung Bale Sadang, Desa Sadang, Kecamatan Margahayu Tengah, Kabupaten Bandung, Jumat (3/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Tia mengatakan bahwa dana yang dialokasikan pemerintah untuk desa merupakan amanah yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap program yang dijalankan harus benar-benar berangkat dari kebutuhan warga, dilaksanakan secara transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap rupiah anggaran yang digunakan harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Keberhasilan pembangunan bukan hanya dilihat dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari perubahan positif yang benar-benar dirasakan oleh warga,” ujar Tia.
Menurutnya, pembangunan desa harus menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat, mulai dari perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga pengembangan potensi desa yang dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat.
Tia juga menilai keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam mengawal dan mengawasi jalannya pembangunan menjadi bagian penting agar setiap program berjalan sesuai perencanaan dan benar-benar tepat sasaran.
“Pengawasan merupakan tanggung jawab bersama. Ketika pemerintah, DPRD, dan masyarakat saling bersinergi, pembangunan akan berjalan lebih efektif, transparan, dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” katanya.
Melalui kegiatan pengawasan tersebut, Tia turut menyerap berbagai aspirasi dan masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan kebijakan di DPRD Provinsi Jawa Barat. Ia berharap seluruh aspirasi yang disampaikan dapat menjadi dasar dalam mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat serta mempercepat pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan di Kabupaten Bandung.
