Kepala Samsat Kawaluyaan Kota Bandung beserta seluruh jajarannya telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat, KDM,
Kota Bandung Pinews online untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan terhadap visi Pemprov Jabar dalam mewujudkan birokrasi yang cepat, transparan, dan berpihak pada masyarakat.
Sesuai tugas dan fungsi Samsat yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, Samsat Kawaluyaan berperan melayani pembayaran PKB, SWDKLLJ, dan pengesahan STNK. Arahan Gubernur KDM terkait pelayanan prima menjadi pedoman utama dalam setiap inovasi yang dijalankan.
Pada tahun 2026, salah satu arahan Gubernur KDM adalah percepatan digitalisasi layanan. Menindaklanjuti hal tersebut, Samsat Kawaluyaan memperkuat kanal pembayaran non-tunai melalui QRIS, mobile banking, dan aplikasi SIGNAL. Masyarakat kini bisa bayar pajak kendaraan tanpa antre panjang di loket.
Jajaran Samsat Kawaluyaan juga menjalankan arahan untuk “jemput bola” ke masyarakat. Program Samsat Keliling, Samsat Gendong, dan Samsat Masuk Desa rutin digelar di titik-titik strategis Kota Bandung. Tujuannya memastikan wajib pajak yang sibuk atau tinggal jauh dari kantor tetap terlayani.
Dari sisi keterbukaan informasi, Samsat Kawaluyaan mengikuti arahan Gubernur KDM tentang transparansi. Informasi besaran PKB, denda, prosedur balik nama, hingga pemutihan pajak diumumkan secara jelas melalui media sosial, spanduk, dan layanan WhatsApp Center. Ini mengurangi potensi pungli dan calo.
Pembinaan SDM menjadi fokus berikutnya. Kepala Samsat Kawaluyaan mengadakan apel pagi rutin, briefing pelayanan, dan pelatihan hospitality bagi seluruh petugas. Arahan KDM tentang “birokrasi melayani, bukan dilayani” benar-benar diinternalisasi sampai ke petugas frontliner.
Untuk mendukung program Pemprov Jabar terkait kepatuhan pajak, Samsat Kawaluyaan aktif melakukan operasi gabungan bersama Kepolisian dan Jasa Raharja. Edukasi persuasif dikedepankan, tetapi penegakan hukum tetap dijalankan terhadap kendaraan yang menunggak pajak bertahun-tahun.
Samsat Kawaluyaan juga merespons arahan Gubernur KDM soal kolaborasi pentahelix. Mereka menggandeng kelurahan, kecamatan, komunitas otomotif, dealer, dan perguruan tinggi untuk sosialisasi taat pajak. Hasilnya, kesadaran masyarakat Kota Bandung membayar PKB tepat waktu terus meningkat.
Inovasi pelayanan ramah kelompok rentan turut dijalankan. Sesuai arahan KDM agar pelayanan publik inklusif, Samsat Kawaluyaan menyediakan loket prioritas lansia dan disabilitas, kursi tunggu yang nyaman, ruang laktasi, serta petugas khusus pendamping bagi wajib pajak yang membutuhkan.
Dengan mengikuti arahan Gubernur Jabar KDM secara konsisten, Kepala Samsat Kawaluyaan beserta jajaran berhasil menjaga target penerimaan PKB Kota Bandung tahun 2026. Lebih dari itu, kepercayaan masyarakat terhadap layanan Samsat semakin kuat karena merasakan langsung perubahan budaya birokrasi yang lebih humanis dan solutif.
Budi Haryanto SE Wapemred
