Enrekang, pi-news.online
Dilema Tenaga Honorer yang di Anggap Membebani APBD Atau Pembelian Mobil Dinas Bupati Enrekang Senilai 1,6 Milyar.
Kebijakan Rasionalisasi tenaga Kerja Suka Rela yang Akan Di Lakukan Pemkab Enrekang dinilai mencederai hati masyarakat.
Aktivis Pergerakan koalisi Rakyat (Perkara) Enrekang, Risman Mengatakan Banyak Tenaga honorer/sukarela yang bergantung hidup dari upah yang diberikan.
“Mereka juga butuh hidup. Alasan pemerintah tidak masuk akal jika di anggap membebani APBD” katanya.
Apalagi baru-baru ini Bupati Enrekang, Muslimin bando membeli kendaraan dinas di tengah pandemi saat kondisi keuangan belum stabil.
Coba pikir dimana mana yang lebih membebani APBD. Tenaga sukarela selama ini justru ikut membantu memperbaiki kinerja pemerintahan. Justru Sangat bertolak belakang dengan Kebijakan pemkab Enrekang yg melakukan Pembelian mobil Randis bupati yg nilainya begitu pantastis untuk seorang bupati di masa pandemi. Jadi Alasan pemkab enrekang yg menyatakan jika tenaga honorer sangat membebani APBD daera justru lebih menonjol di pembelian mobil randis itu. Ungkap Sala Seorang Aktivis dari Kab Enrekang” Risman.
Di lain sisi Rencananya rasionalisasi tenaga honorer dan sukarela itu akan dilakukan awal November mendatang. Bahkan pemkab Enrekang sudah melakukan pembentukan tim penjaringan tenaga sukarela.
Nantinya sistim penjaringan tenaga sukarela dilakukan bersama lembaga yang berkompeten untuk melakukan asesmen seperti UNM dan Unhas. Jumlah tenaga Honorer yang Akan di Rasionalisasi bergantung hasil Asesmen.
Pemda harus memberikan wadah seperti pelatihan untuk mereka.itu yang akan saya dorong’kita akan siapkan Anggarannya”janji wakil Bupati Enrekang Asman. (abjhie).
