BandungAksi demonstrasi dikantor pusat Bank BJB Jalan Naripan Bandung digeruduk massa Asgar Nusantara terkait Perkara hukum dugaan adanya penipuan, penggelapan dan pemalsuan untuk menguasai obyek tanah dan bangunan milik H.Enteng Kamaludin, SH yang terletak dijalan siliwangi nomor 8 Kelurahan Regol, Kec Garut Kota, Kab Garut seluas 557 persegi dengan SHM nomor 01437.
Menurut Ketua Umum Asgar Nusantara Hendi Ahmad Hidayat kepada awak media, permasalahan tersebut sudah kami laporkan ke Mabes Polri dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, namun sampai detik ini belum ada langkah hukum dari pihak Mabes Polri dan Kejagung, kata Hendi,Kamis (12/11/2026).
Kami bukan mau berteriak‑teriak, kami cuma mau menyampaikan aspirasi warga, menyuarakan keadilan untuk keluarga korban dugaan mafia tanah di Kabupaten Garut, keluarga almarhum H. Entjeng Kamaludin.
Saudara‑saudara sekalian, yang kami terima laporan dari kuasa hukum dan ahli waris : Bahwa sudah ada Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Grt yang dilaporkan sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) yang memenangkan hak milik tanah milik almarhum H. Entjeng Kamaludin, dan membatalkan Akta Jual Beli yang dipersoalkan.
Tapi ironisnya, di sisi lain ada perkara kredit senilai Rp 4,5 Miliar di Bank BJB yang menggunakan tanah tersebut sebagai jaminan.
Menurut keterangan ahli waris, almarhum dan ahli waris tidak pernah menerima uang hasil pinjaman itu secara langsung. Mereka menyatakan tidak pernah menyetujui tanah miliknya dijaminkan untuk pinjaman tersebut. Ini yang menjadi pertanyaan besar kami :
Bagaimana proses verifikasi dokumen sebelum dana Rp4,5 Miliar itu dicairkan? siapa yang menerima pencairan dana pinjaman tersebut? mengapa meskipun sudah ada putusan PN Garut yang dilaporkan sudah inkrah, masih ada rencana eksekusi lelang tanah milik keluarga korban?.
Kami tegaskan di sini : Kami tidak menyatakan Bank BJB pasti bersalah. Kami tidak menyatakan putusan itu sudah 100 persen terverifikasi oleh semua instansi. Kami minta pemeriksaan lengkap, audit transparan dari OJK, Kepolisian, Kejaksaan, PN Garut, MA, dan Bank BJB.
Kami menyampaikan 5 tuntutan utama ASGAR NUSANTARA hari ini:
Pertama : Mendesak pihak Bank BJB untuk menunda rencana eksekusi lelang tanah milik ahli waris H. Entjeng Kamaludin, sampai keseluruhan perkara di Mahkamah Agung, termasuk Peninjauan Kembali yang ditempuh ahli waris, selesai secara sempurna.
Jangan ada eksekusi terburu‑buru sebelum kepastian hukum tercapai!
Kedua : Mendesak OJK selaku pengawas perbankan untuk memeriksa secara mendalam proses kelayakan, verifikasi dokumen, tanda tangan, kuasa, pencairan dana pinjaman Rp4,5 Miliar tersebut ke Bank BJB, apakah sudah memenuhi prinsip kehati‑hatian perbankan sesuai peraturan perundang‑undangan.
Ketiga : Mendesak Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Garut untuk menyelesaikan perkara pidana dugaan pemalsuan dokumen dan penipuan yang berkaitan dengan tanah ini secara profesional, cepat, transparan, sesuai asas praduga tak bersalah.
Keempat : Mendesak Pengadilan Negeri Garut untuk memberikan bukti resmi surat keterangan berkekuatan hukum tetap (inkrah) atas putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Grt, agar BPN bisa memproses administrasi perubahan sertifikat sesuai putusan pengadilan yang sah.
Kelima : Mendesak semua pihak memberikan perlindungan hukum kepada ahli waris korban, karena hak milik warga adalah hak konstitusional yang dilindungi oleh Undang‑Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Saudara‑saudara sekalian, kita semua mau Jawa Barat yang tertib, jujur, bebas mafia tanah. Kita mau perbankan yang sehat, peradilan yang adil untuk rakyat kecil.
Jangan biarkan rakyat yang sudah menang di pengadilan tetap menderita karena ketidakpastian hukum!.(Mehanurrevin)
