KBB, PI News Online – Cisarua 30 September 2026 Mentri kependudukan dan pembangunan keluarga (BKKBN)wihaji meminta tim pendamping keluarga (tpk) di kabupaten bandung barat memperkuat pendampingan langsung kepada keluarga .tugas kades d nilai penting untuk memastikan program makan bergizi gratis (MBG). Dan harus tepat sasaran .
Semua arahan itu d sampaikan wihaji dalam tamu kader TPK pendistribusian MBG 3B dalam rangka kunjungan kerja ke kabupaten bandung barat .kegiatan berlangsung di SPN Polda Jawa Barat .jalan kolonel masturi .jambu Dipa kecamatan Cisarua .
Dapalam pertemuan tersebut .wihaji menekankan pentingnya mengubah arah kebijakan pemerintah menjadi pekerjaan nyata di lapangan .kader TPK diminta tidak berhenti pada kegiatan kordinasi .tetapi memastikan persoalan yang d temukan pada keluarga sasaran segera d tindak lanjuti .
Menurut wihaji TPK memiliki posisi penting karna berhadan langsung dengan keluarga selain membatu distribusi MBG 3B kader memiliki peran edukasi dan pendampingan kepada keluarga yang masuk katagori keluarga resiko stanting(KRS).
Wihaji juga menyampaikan bahwa dirinya akan melihat secara langsung kondisi keluarga beresiko stunting d lapangan setelah kegiatan temu kader..
Bupati Badung Barata Jeje Ritchie Ismail turut memberikan arahan kepada jajaran pemerintah daerah dan kader TPK dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan kordinasi dengan BKKBN terutama dalam pendampingan keluarga berisiko stunting serta pelaksanaan MBG 3B.
Data pemerintah daerah menunjukan besarnya cakupan pekerjaan kepundusukan dan keluarga berencana di bandung barat terdapat 300,618 pasangan usia subur (PUS) dengan 209,212 pasangan sebagai peserta KB .
Persentase keluarga KB aktip mencapai 74,47 persen sementara .medern contracetive prevalance rate (MCPR) tercatat 61,76 persen indek kualitas pelayanan KB ,berada pada pada angka 63,36 persen .
Pelayanan tersebut d topang 69 persen keluarga berencana dan 40 tenaga P3K paruh waktu di tingkat kecamatan .
Dengan cakupan wilayah pelayanan yang luas ,beban kerja penyuluh menjadi salah satu aspek yang perlu d perhatikan dalam penguatan layanan kependudukan dan keluarga berencana .
Pemerintah daerah juga memiliki 50 speda motor dinas ,satu unit mobil dinas untuk pelayanan dan dua mobil penerangan untuk mendukung penyuluhan ,pendataan ,serta pendampingan keluarga namun sarana tersebut dinilai masih perlu d owekuat untuk menjawab kebutuhan oprasional d lapangan .
Dalam arahannya .wihaji menjelaskan bahwa pendampingan keluarga tidak hanya berkaitan dengan anak yang telah mengalami persoalan pertumbuhan .intervensi harus d lakukan sejak sebelum kehamilan hingga massa tumbung kembang anak .
Sasaran pendampingan mencakupi ibu hamil ,ibu menyusui, bayi di bawah dua taun atau berduta anakn balita ,ibu pasca persalinan ,calon pengantin dan remaja serta pasangan usia subur.kelompok tersebut berkaitan dengan tahapan penting dalam siklus keluarga .
Wahaji juga mengingatkan bahwa persoalan stunting tidak dapat d pandang hanya dari sisi asupan makanan ,kondisi air bersih ,sanitasi ,edukasi keluarga ,serta faktor sosial yang mempengaruhi kesehatan keluarga juga perlu d perhatikan dalam pendampingan .
Selain persoalan stunting pengawasan terhadap pelaksanaan MBG 3B menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut ,
Wihaji juga menyinggung adanya sejumlah kasus keamanan pangan yang terjadi dalam pelaksanaan progrram MBG di berbagai daerah . Menjalan standar oprasional prosedur secara konsisten .
Menurut wihaji pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, media dan masarakat juga memiliki ruang untuk ikut melakukan kontrol terhadap pelaksanaan program .
(Bni -sbr)
