KUNINGAN — PI NEWS.ONLINE.COM
Kepastian hukum dalam kehidupan keluarga tidak selalu hadir melalui proses yang panjang dan berjarak. Di Kabupaten Kuningan, upaya mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat diwujudkan melalui Isbat Nikah Terpadu, sebuah layanan yang mempertemukan sejumlah institusi untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian atas status perkawinannya sekaligus melengkapi administrasi kependudukan.
Kegiatan yang berlangsung Rabu (30/9/2026) tersebut melibatkan Kejaksaan Negeri Kuningan, Pengadilan Agama, Kantor Kementerian Agama, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan.
Bagi pasangan yang telah melangsungkan perkawinan namun belum tercatat secara administratif sesuai ketentuan yang berlaku, kegiatan tersebut menjadi momentum penting. Proses yang terintegrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh layanan yang berkaitan dengan penetapan perkawinan dan kelengkapan dokumen keluarga.
Dari Persoalan Administrasi Menjadi Kepastian bagi Keluarga
Isbat nikah pada dasarnya bukan sekadar persoalan memperoleh buku nikah.
Di balik dokumen tersebut terdapat kebutuhan yang lebih mendasar, yakni kepastian status hukum perkawinan dan tertib administrasi keluarga. Hal itu dapat berhubungan dengan berbagai kebutuhan keperdataan dan administrasi kependudukan, termasuk dokumen yang berkaitan dengan anak.
Karena itu, ketika proses pelayanan dilakukan secara terpadu, masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengakses sejumlah tahapan yang sebelumnya harus ditempuh melalui lembaga berbeda.
Kejari Kuningan Dorong Pelayanan Hukum yang Menyentuh Masyarakat
Kehadiran dan dukungan Kejaksaan Negeri Kuningan dalam kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan hukum memiliki ruang yang luas untuk dibangun melalui kolaborasi antarlembaga.
Di bawah kepemimpinan Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan Yustina Engelin Kalangit, S.H., M.Hum., Kejari Kuningan turut mengambil bagian dalam kegiatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat tersebut.
Pendekatan demikian menempatkan hukum tidak hanya sebagai instrumen penegakan ketika terjadi persoalan, tetapi juga sebagai bagian dari pelayanan yang memberikan kepastian kepada masyarakat.
Empat Institusi, Satu Tujuan Pelayanan
Kekuatan utama kegiatan tersebut terletak pada sinergi lintas instansi.
Masing-masing lembaga memiliki kewenangan yang berbeda. Pengadilan Agama berkaitan dengan proses penetapan isbat nikah, Kementerian Agama menjalankan fungsi pencatatan perkawinan sesuai kewenangannya, sementara Disdukcapil menangani aspek administrasi kependudukan.
Dalam rangkaian tersebut, Kejaksaan Negeri Kuningan turut mendukung pelaksanaan pelayanan hukum yang menyatukan berbagai kebutuhan masyarakat dalam satu koordinasi.
Model pelayanan semacam ini memperlihatkan bahwa penyelesaian persoalan masyarakat dapat dilakukan melalui kerja bersama, dengan tetap menempatkan kewenangan masing-masing institusi sesuai aturan yang berlaku.
Kebahagiaan Warga Setelah Mendapatkan Kepastian
Manfaat kegiatan tersebut dirasakan langsung oleh peserta.
Salah seorang warga, Dede, asal Desa Dukuhdalem, Kecamatan Ciawigebang, mengungkapkan rasa bahagianya setelah memperoleh buku nikah melalui rangkaian pelayanan tersebut.
«“Saya merasa sangat bahagia sudah bisa mendapatkan buku nikah. Saya berterima kasih banyak kepada Kejari Kuningan. Dengan adanya program ini sangat membantu sekali,” ujar Dede.»
Pernyataan sederhana tersebut menggambarkan arti penting sebuah dokumen bagi keluarga. Bagi masyarakat, kelengkapan administrasi perkawinan bukan sekadar persoalan arsip, melainkan bagian dari kepastian dalam menjalani kehidupan keluarga.
Pelayanan Publik yang Memiliki Arti Lebih Luas
Isbat Nikah Terpadu juga memperlihatkan bahwa pelayanan publik dapat memiliki dimensi yang lebih luas ketika berbagai institusi bekerja dalam satu rangkaian.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan regulasi dan prosedur, tetapi juga membutuhkan akses yang mudah, koordinasi yang jelas, serta pelayanan yang mampu menjawab persoalan konkret yang mereka hadapi.
Dalam konteks itulah kegiatan Isbat Nikah Terpadu di Kuningan memiliki arti penting.
Apabila berdasarkan keterangan resmi penyelenggara kegiatan ini merupakan pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu pertama di Kabupaten Kuningan, maka momentum tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan inovasi pelayanan hukum dan pelayanan publik di daerah.
Pada akhirnya, ukuran kebermanfaatan pelayanan bukan hanya terletak pada terlaksananya sebuah kegiatan, tetapi pada perubahan yang dirasakan masyarakat setelahnya.
Bagi keluarga seperti Dede, sebuah buku nikah bukan sekadar lembar dokumen. Di baliknya terdapat kepastian status perkawinan, tertib administrasi, dan harapan agar hak-hak keluarga dapat terlindungi secara lebih baik.
Isbat Nikah Terpadu pun menjadi gambaran sederhana tentang bagaimana hukum dapat hadir lebih dekat: bukan hanya ketika masyarakat menghadapi persoalan, tetapi juga ketika masyarakat membutuhkan kepastian.
Red
