KAB,TASIKMALAYA.Pi news Proyek revitalisasi gedung PAUD Kober Nurul Mubarok yang berlokasi di Desa Cogreg, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, diterpa isu tak sedap. Pihak pelaksana lapangan atau mandor proyek diduga tidak terima setelah kontrak kerja samanya diputus secara sepihak oleh pengurus yayasan.
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, kegiatan bertajuk Revitalisasi PAUD Kober Nurul Mubarok ini bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2026 dengan total bantuan mencapai Rp.865.903.000,00 dan waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender.
Pemutusan kontrak kerja yang mendadak ini memicu kekecewaan berat dari pihak pelaksana. Diduga ketegangan ini timbul akibat perselisihan internal terkait pengelolaan proyek dan alokasi anggaran yang dikucurkan pemerintah.
Merasa dirugikan atas pemutusan kerja sama tersebut, pihak mandor berencana membongkar sejumlah persoalan dan ketidakberesan yang terjadi di lingkungan yayasan terkait pelaksanaan proyek tersebut kepada publik maupun pihak berwenang.
Saat di komfirmasi Mandor Doni mengakui bahwa pengerjaan revitalisasi tersebut dialihkan ke sistem subkontraktor (disubkonkan).
Selain itu, ia mengungkapkan, bahwa mayoritas tenaga kerja yang dilibatkan berasal dari luar daerah.
“Pekerjaan revitalisasi ini memang disubkonkan, sekitar 90 persen pekerjanya kebanyakan tenaga kerja dari luar daerah,” ujar Doni.
Sementara itu, di tempat terpisah,
Sanggahan berbeda disampaikan oleh P2SP, Holik. Saat dikonfirmasi via no whatsApp selular, ia membantah dugaan pengerjaan proyek revitalisasi Nurul Mubarok yang disubkontrakkan.
Holik enggan berkomentar lebih jauh mengenai para pekerja di lokasi dan menyerahkan hal tersebut kepada Doni.
“Kalau yang kerja itu mah urusan Doni, bukan urusan saya,udahlah pak kita ngopi,” tegas Holik.Senin (27/09/2026).
Cukup ironis, usai membantah dan enggan memberikan keterangan lebih mendalam terkait para pekerja di lapangan, Holik justru menutup konfirmasi dengan mengalihkan isu dan mengajak awak media untuk “ngopi”.
Penolakan secara halus untuk memberikan rincian informasi ini kian memperkuat kesan tertutupnya pihak P2SP dalam merespons pertanyaan publik.Dudi
