DPRD Provinsi Jawa Barat Menyayangkan Masih Ada Sekolah Yang Belum Mendapatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Wilayah Kabupaten Indramayu

 

DPRD Provinsi Jawa Barat Menyayangkan Masih Ada Sekolah Yang Belum Mendapatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Wilayah Kabupaten Indramayu

Kab. Indramayu, PI News

DPRD Provinsi Jawa Barat menyayangkan masih ada sekolah yang belum mendapatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Indramayu. Tepatnya ada empat sekolah dasar dan satu madrasah ibtidaiyyah di Desa Jayalaksana, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono menyebutkan, adanya ketidakmerataan pelaksanaan program MBG tersebut merupakan implementasi program nasional di daerah yang seharusnya sudah terlaksana secara merata hingga ke pelosok khususnya di wilayah Jawa Barat. Bahkan tidak menutup kemungkinan di wilayah lain di Jawa Barat pun ada sekolah yang belum tersentuh program MBG ini.

“Saya mencatat masih terdapat satu Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta empat TK atau PAUD yang hingga kini belum tersentuh program MBG, meskipun kebijakan tersebut telah berjalan sejak tahun lalu dan mendapat dukungan penganggaran dari pemerintah pusat hingga daerah,” ujar Ono seusai melakukan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Kedokan Bunder, Desa Jayalaksana, Kabupaten Indramayu, Kamis (29/1/2026).

Ono menilai, percepatan dan pemerataan pelaksanaan program MBG menjadi penting agar tujuan peningkatan pemenuhan gizi peserta didik dapat tercapai secara optimal. Terutama di wilayah yang selama ini belum menerima manfaat program.

“Prinsip pemerataan dan keadilan harus dikedepankan agar seluruh siswa dapat segera menerima program Makan Bergizi Gratis,” tegasnya.

Ono menyatakan, DPRD Provinsi Jawa Barat akan melakukan tindak lanjut untuk koordinasi dengan DPRD Kabupaten Indramayu, serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memastikan penyebab belum tersalurnya program MBG dapat segera ditindaklanjuti. Sekaligus mendorong percepatan distribusi dan penetapan skala prioritas bagi wilayah yang belum menerima program tersebut.

“Tentu langkah yang kita ambil harus berkoordinasi dengan pihak terkait bagaimana hal ini bisa terjadi ditengah atau diwilayah lain program MBG ini sudah berjalan,” katanya (Farry nt)

Pos terkait