FORMASI Tegaskan Status Taman Nasional Gunung Ciremai Krusial Jaga Lingkungan dan Redam Konflik
KUNINGAN | PI-NEWS.Online.com
Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI) menilai keberadaan Gunung Ciremai sebagai kawasan taman nasional masih sangat relevan dan perlu dipertahankan. Status tersebut dinilai penting untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mencegah potensi konflik kepentingan dan konflik sosial di tengah masyarakat.
Ketua FORMASI, Manap Suharnap, menyampaikan bahwa pengelolaan kawasan Gunung Ciremai oleh lembaga vertikal negara menjadi instrumen utama dalam melindungi kawasan strategis dari tekanan kepentingan ekonomi maupun politik yang berpotensi merusak fungsi ekologis.
Menurutnya, perbedaan pandangan mengenai status Taman Nasional Gunung Ciremai merupakan dinamika yang telah berlangsung lama. Namun, ia menegaskan bahwa pengelolaan oleh kementerian atau lembaga negara tetap menjadi pilihan paling rasional dibandingkan menyerahkan kewenangan kepada pihak lain yang rentan terhadap konflik kepentingan.
“Pengelolaan oleh badan vertikal setidaknya memberikan kepastian adanya pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap perlindungan kawasan. Dengan segala keterbatasannya, hal itu masih lebih baik dibandingkan jika kawasan tidak memiliki payung pengelolaan yang kuat,” kata Manap, Selasa (30/12/2025).
Ia mengingatkan bahwa tanpa pengawasan dan kewenangan yang jelas, kawasan Gunung Ciremai berpotensi menjadi sasaran intervensi pemilik modal, oligarki, maupun kepentingan pembangunan yang mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan.
Manap mencontohkan berbagai persoalan pengelolaan sumber daya air yang kerap muncul ketika kewenangan diserahkan kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kekuatan hukum memadai. Situasi tersebut, menurutnya, sering kali berujung pada konflik horizontal antarwarga akibat perebutan akses dan kepentingan.
“Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa ketika pengelolaan tidak ditopang kewenangan yang kuat, konflik justru terjadi di tingkat masyarakat,” ujarnya.
Oleh karena itu, FORMASI berpandangan bahwa keberadaan lembaga vertikal negara dalam pengelolaan kawasan Gunung Ciremai merupakan langkah strategis untuk mencegah kawasan terbengkalai, menekan potensi konflik, serta menjaga fungsi ekologis secara berkelanjutan.
Selain itu, status taman nasional juga dinilai efektif sebagai instrumen pencegahan masuknya praktik mafia tanah yang kerap memanfaatkan celah hukum untuk menguasai lahan secara bertahap atas nama kepentingan tertentu.
Manap mendorong agar kajian dan evaluasi pengelolaan Gunung Ciremai terus dilakukan secara terbuka dan komprehensif, dengan tetap menempatkan perlindungan lingkungan dan kepentingan jangka panjang masyarakat sebagai prinsip utama.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya dialog dan musyawarah antar seluruh pemangku kepentingan guna mencari titik temu. Sinergi antarlembaga dinilai menjadi kunci, khususnya dalam penataan dan pemanfaatan sumber daya air, melalui kerja sama antara Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC), Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, pelaku usaha, serta masyarakat adat.
“Kami berharap terbangun harmonisasi antara Pemerintah Pusat melalui pengelola Taman Nasional Gunung Ciremai, Pemerintah Daerah Kuningan, dan para pemangku adat sebagai pemilik hak asal-usul kawasan Ciremai,” pungkasnya.
| andri hdw |
