KETUA PWRI KABUPATEN TASIKMALAYA SOROTI DUGAAN TIDAK HARMONISNYA BUPATI DAN SEKDA-
Pi news
Kabupaten Tasikmalaya tengah dihebohkan dengan kabar mencuatnya Hb ketidakharmonisan antara Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Mohammad Zen yang viral disejumlah portal media lokal. Isu yang menyeruak ke ruang publik tersebut bahkan disebut-sebut menyerupai “perang dingin” di lingkaran elite pemerintahan daerah, menimbulkan tanda tanya besar mengenai stabilitas birokrasi di tingkat lokal.
Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Tasikmalaya, Chandra F. Simatupang, angkat bicara menanggapi fenomena tersebut. Ia menilai, jika hal tersebut benar, ketegangan yang terjadi antara dua pucuk pimpinan birokrasi daerah itu bukan hanya mencoreng wibawa pemerintahan, tetapi juga berpotensi menghambat jalannya roda administrasi publik.
“Jika ketidak harmonisan antara Bupati dan Sekda itu benar seperti yang tengah viral disejumlah pemberitaan, ini terkesan kekanak-kanakan. Seharusnya Bupati dan Sekda mampu menunjukkan kedewasaan politik dan birokrasi, bukan justru mempertontonkan disharmoni yang merugikan masyarakat,” tegas Chandra saat memberikan komentar kepada awak media melalui grup WhatsApp DPC PWRI Kabupaten Tasikmalaya, Senin, (24/11/2025).
Menurut Chandra, relasi antara kepala daerah dan sekda semestinya menjadi teladan dalam membangun sinergi pemerintahan. Ketidakharmonisan yang dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan dampak serius, mulai dari terganggunya koordinasi kebijakan, melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, hingga berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik.
Ia menekankan bahwa masyarakat Tasikmalaya berhak mendapatkan pelayanan prima tanpa terganggu oleh konflik internal pejabat. “Rakyat tidak peduli siapa yang lebih berkuasa. Yang mereka butuhkan adalah kepastian pelayanan, pembangunan yang berjalan, dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik,” ujarnya.
Fenomena ini juga memperlihatkan bagaimana dinamika politik lokal dapat dengan cepat menjadi konsumsi publik di era digital. Media sosial dipenuhi komentar warganet yang menyoroti hubungan dingin antara Bupati dan Sekda, sebagian menilai hal ini sebagai cerminan lemahnya komunikasi politik, sementara yang lain mengkhawatirkan dampaknya terhadap program pembangunan daerah.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari kedua belah pihak terkait kabar disharmoni tersebut. Ketidakjelasan ini justru memperkuat spekulasi publik mengenai akar masalah yang memicu renggangnya hubungan antara Bupati dan Sekda.
Ketegangan di lingkaran elite pemerintahan Tasikmalaya menjadi ujian serius bagi kepemimpinan daerah. Publik menanti langkah konkret untuk meredakan konflik, agar roda pemerintahan kembali berjalan normal dan fokus pada kepentingan masyarakat. Jika tidak segera ditangani, disharmoni ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan di daerah lain.
