Masuki Akhir Tahun, Realisasi PBB Cilacap Capai 85 Persen, Bupati Ajak Kades Bantu Optimalkan
CILACAP -pi news onlen Jateng
Memasuki akhir tahun 2025, realisasi pendapatan pajak daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Cilacap, Jawa Tengah mencapai Rp141 miliar.
Sementara Pemerintah Kabupaten Cilacap sendiri menargetkan Rp160 miliar di tahun ini. Sehingga jumlah perolehan pajak yang masuk ke kas daerah baru mencapai 85 persen, dihitung per 30 September 2025.
Hal tersebut diungkapkan Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman saat membuka acara Gebyar Doorprize PBB-P2 2025 di Aula BPKAD Cilacap pada Selasa (18/11/2025).
Kendati belum sesuai harapan, pemerintah daerah berupaya dengan mengajak Kepala Desa sebagai ujung tombak, membantu bagaimana penyerapan PBB-P2 ini bisa optimal, sehingga target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Cilacap bisa tercapai.
“Dalam lima tahun ke depan, kami berusaha juga mencari sumber-sumber pendapatan yang tidak memberatkan warga,” ujar Syamsul.
Sementara itu, digelarnya Gebyar Doorprize PBB-P2 oleh Pemkab Cilacap melalui dinas terkait, bertujuan mendorong kepatuhan pajak masyarakat.
“Kita membuat Gebyar Doorprize PBB-P2 ini harapannya untuk penyemangat, dan PBB-P2 yang dibayarkan oleh masyarakat, kita kembalikan lagi, lebih untuk masyarakat melalui wujud pembangunan Infrastruktur, pendidikan, kesehatan,” jelas Syamsul.
Selain itu, ungkap Syamsul sebagai bentuk apresiasi Pemkab Cilacap kepada wajib pajak PBB-P2 melalui undian hadiah.
“Dari tahun ke tahun itu selalu ada, cuma di tahun ini kita laksanakan lebih sederhana tapi tidak mengurangi makna. Kalau dulu kan hadiahnya besar,” kata Bupati yang akrab disapa Mas Syamsul ini.
“Intinya ini bentuk apresiasi kami kepada teman-teman yang membantu memungut pajak yang ada di desa, termasuk wajib pajak yang lunas sebelum 30 September 2025, kita beri kesempatan mereka untuk mendapatkan hadiah,” lanjutnya.
Adapun hadiah yang diberikan oleh Pemkab Cilacap berupa perabotan rumah tangga diantaranya kulkas, televisi, kompor gas, blender, laptop hingga sepeda motor.
Di lain hal, dalam penyusunan APBD yang bersumber dari wajib pajak, pemerintah daerah penyusunan anggaran, nantinya akan lebih memprioritaskan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
“Insyaallah kita menyusun APBD di tahun-tahun depan itu lebih prioritas kepada yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Kita berusaha untuk optimalkan,” pungkas Bupati Syamsul.
(Darwanto korwil Jateng )
