HUMAS KOMITE DAN WALI MURID SMKN 1 PEMULUTAN REMBUK KEBIJAKAN SERAGAM SEKOLAH
Ogan Ilir, Sumsel, pi-news.online
Humas Komite SMK Negeri 1 Pemulutan bersama perwakilan wali murid menggelar pertemuan di lapangan sekolah pada Kamis, 13 November 2025. Pertemuan ini membahas kebijakan seragam sekolah untuk peserta didik, mencakup jenis pakaian dan mekanisme pembayarannya.
Acara dibuka oleh Ujang Chandra, Humas Komite SMK Negeri 1 Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Ia menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah yang menyediakan fasilitas untuk bermusyawarah secara terbuka mengenai seragam sekolah bersama wali murid.
“Pertama, saya ucapkan hormat kepada Kepala Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Pemulutan, Ibu Rahmi Sofiah, S.Pd., M.Pd., beserta para guru yang telah menyediakan tempat dan fasilitas bagi kita semua. Tujuan pertemuan ini adalah membahas bersama kebijakan pengadaan seragam sekolah,” ujar Ujang Chandra.
Ia menegaskan bahwa sesuai peraturan Kementerian Pendidikan, sekolah tidak diperbolehkan memungut biaya tanpa dasar yang jelas. Ia mencontohkan kasus di salah satu sekolah lain yang memungut Rp20.000 dari wali murid untuk guru honorer yang tidak terdaftar, yang berujung pada proses hukum.
“Namun, tujuan kita hari ini adalah membahas seragam sekolah bagi anak-anak kita. Dari diskusi awal, wali murid umumnya setuju dengan kebijakan seragam, hanya menanyakan apakah pembayaran bisa dilakukan secara bertahap atau diangsur,” jelasnya.
Rapat dihadiri humas komite serta perwakilan wali murid dari berbagai jurusan. Pembahasan difokuskan pada paket seragam sekolah, termasuk seragam olahraga, jas, dan baju jurusan untuk kegiatan magang. Kisaran harga paket seragam ini sekitar Rp900 ribu.
Selain itu, beberapa masukan lain disampaikan. Salah satunya oleh Bahsan Muharam, selaku wali murid yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Desa Ibul Besar III. Ia berharap ada pemasangan tenda untuk parkir motor di dalam sekolah, dan berharap partisipasi sukarela dari seluruh wali murid dalam pendanaan.
Ujang Chandra memberikan kesempatan kepada beberapa perwakilan wali murid untuk menyampaikan pendapat secara langsung, agar keputusan yang diambil bersifat bersama dan transparan.
Pertemuan yang berlangsung terbuka dan kekeluargaan ini diharapkan menjadi acuan keputusan yang adil dan transparan bagi seluruh peserta didik SMK Negeri 1 Pemulutan.
Humas Komite SMK Negeri 1 Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan menegaskan akan menindaklanjuti hasil musyawarah, termasuk mekanisme pembayaran seragam secara bertahap. Dengan demikian, kebijakan yang diambil benar-benar mendukung kenyamanan siswa dan wali murid.
Saat dikonfirmasi awak media mengenai seragam sekolah, KSP SMKN 1 Pemulutan, Ibu Rahmi Sofiah, S.Pd., M.Pd., mengatakan, “Kami pihak sekolah hanya menyediakan tempat untuk bermusyawarah antara komite dengan orang tua/wali murid, dan saya berharap tidak ada kendala terkait pakaian seragam sekolah.” (Eka Susanti & Tim)
