Apresiasi Mantan Auditor Senior Inspektorat Asep Sofyan: Uu Kusmana Dinilai Mampu Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Kuningan
KUNINGAN | PI-NEWS.com
Pelantikan Uu Kusmana, S.Sos., M.Si. sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan menuai apresiasi dari berbagai kalangan birokrasi. Salah satunya datang dari Asep Sofyan, S.H., mantan auditor senior Inspektorat Kabupaten Kuningan yang dikenal berintegritas dan berdedikasi tinggi terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.
Asep menilai, penunjukan Uu Kusmana merupakan langkah tepat Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si. dalam memperkuat jajaran birokrasi di level strategis. Sosok Uu dianggap memiliki pengalaman panjang, pemahaman mendalam tentang dinamika pemerintahan daerah, serta gaya kepemimpinan yang tenang namun tegas.
Beliau adalah figur yang memahami birokrasi dari hulu ke hilir. Dengan integritas dan ketenangan beliau, saya percaya koordinasi antarperangkat daerah akan semakin solid dan produktif,” ujar Asep Sofyan di Kuningan, Kamis (6/11/2025).
Menurut Asep, posisi Sekretaris Daerah bukan sekadar jabatan administratif, melainkan poros kendali tata kelola pemerintahan yang memastikan visi kepala daerah dapat diterjemahkan dalam kerja nyata seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sekda adalah jembatan strategis antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik. Di tangan figur yang kompeten seperti Pak Uu, birokrasi Kuningan saya yakin akan semakin profesional dan akuntabelungkapnya.
Ia menambahkan, kombinasi antara pengalaman, kepemimpinan yang inklusif, dan kepribadian low profile menjadikan Uu Kusmana sebagai figur ideal untuk memperkuat kinerja birokrasi yang modern dan berorientasi pelayanan publik.
Kuningan membutuhkan sosok Sekda yang tidak hanya menguasai administrasi, tetapi juga mampu membangun budaya kerja kolaboratif. Dan saya melihat hal itu ada pada diri Pak Uu Kusmana.tutur Asep menandaskan.
Pelantikan Uu Kusmana diharapkan menjadi titik awal penguatan reformasi birokrasi di Kabupaten Kuningan, sekaligus memperkuat sinergi antara pimpinan daerah, aparatur, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkelanjutan.
(andri hdw)
