Revitalisasi SDN Cilangari 1 gununghalu Di duga dana anggaran tidak transfaran dengan tidak adanya nilai anggaran di papan proyek
KBB – pl news.com
Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang digulirkan oleh Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi resmi mulai dilaksanakan di SD Negeri 1 cilangari kecamatan Gununghalu kabupaten bandungbarat.yang sedang di kerjakan dengan sebanyak 6 lokal RKB.
Program bantuan pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan agar lebih layak, nyaman, serta menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar. SDN cilangari1menjadi salah satu penerima manfaat program revitalisasi tahun anggaran 2025.tapi yang sangat di sayangkan hasil awak media ke pembangunan sekolah tersebut tidak tertera berapa jumlah Anggran yang di gunakan untuk pembangunan ruang kelas belajar tersebut.yang seharusnya tertera sesuai dengan peraturan pemerintah no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan inpormasi publik ( KIP)
Kegiatan revitalisasi ini mencakup pembangunan enam revitalisasi enam ruang kelas yang sebelumnya mengalami berbagai kerusakan fisik. Pekerjaan telah resmi dimulai sejak 1 Oktober 2025 dan direncanakan berlangsung selama 66 hari kalender
Sementara awak media yang ingin konpirmasi dengan kepala SDN cilangari 1.untuk mempertanyakan tentang berapa Anggran pembangunan sekolah .yang tidak tertuang di papan proyek.sewaktu di pertanyakan ke kepala sekolah ini proyek saya sudah di serah ke pak haji apung sebagi tim pelaksana silah kan ajah tanya sama pak haji apung yang ada di tempat.lokasi trsebut ( Kamis 9/10/2025) Karena apapun itu kepala sekolah sebagai penanggung jawab dari pada Anggran tersebut. Tidak boleh di pihak kedua kan apa lagi sampe di borongkan
Kepada Dinas Pendidikan Bandung Barat untuk memperketat pengawasan terhadap proyek sekolah.
“Papan proyek itu penting sebagai bentuk keterbukaan.Sehingga masyarakat ikut mengawasi agar penggunaan anggaran sesuai aturan,”
Pembangunan tanpa papan informasi dinilai dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap tata kelola proyek pemerintah.dan kami minta kepada APH terkait dan jajaran nyah untuk mengecek ke lokasi tersebut jika ini tidak ada tanggapan dari para Dinas maka kami akan melaporkan langsung ke Polda Jabar dan ke (KDM) langsung
