Pembangunan BBWS di desa Kutamekar Diduga Tidak Transparan dan Diduga Jadi Ajang Bancakan
Pi News
Pembangunan peningkatan jaringan irigasi Wilayah cikutamahi (BBWS) di Desa Kuta mekar , Kecamatan cariu , Kabupaten Bogor , Jawa Barat, diduga tidak transparan dan diduga juga dijadikan ajang Bancakan.
Anggaran BBWS itu bersumber dari APBN TA 2025 senilai Rp.195.000.000 Juta Rupiah itu, selain itu Program BBWS tersebut bertujuan untuk Program percepatan peningkatan Tata Guna Air (P3TGAI) dengan waktu pengerjaan selama hari 45 atau 1 bulan. 15 hari Dan Pembangunan BBWS Desa Kutamekar itu berlokasi di Daerah cikumpeni sebagai pelaksana Kelompok P3A Sri barokah .
Kembali lagi pada bahasan Program BBWS di Desa Kutamekar yang diduga tidak Transparan dan diduga jadi ajang Bancakan, pasalnya dalam hal ini beranisia A selaku Sekretaris P3A Sri barokah tidak di ikut sertakan sama sekali dalam Pembangunan Program BBWS tersebut, bahkan dirinya tidak mengetahui sama sekali Bon-bon Pembelian bahan bangunan ataupun pengeluaran lainnya, karena Sama Sekali tidak diikut sertakan dalam Musyawarah atau Pembangunan BBWS itu.
” Saya sampai sekarang belum mengetahui pasti, karena dari awal juga Saya tidak diikutsertakan Rapat atau apalah semuanya Saya tidak tahu, sebagai sekretaris harus tau donk apa-apanya “, ungkap beranisial A saat ditemui pada Senin (1/9/2025).
Branisial A pun menerangkan, ” Bon-bon pembelian bahan bangunan pun Saya tidak tahu, waktu itu Saya pernah meminta, tapi belum juga ada sampai sekarang, dari awal sampai sekarang Saya tidak diikutsertakan, Ya Saya ingin terbukalah terkait semuanya, Kan Saya selaku Sekretaris P3A Sri barokah “,terangnya.
Saat mencoba mengkonfirmasi Ketua Kelompok P3A Sri barokah (H acip) dengan mendatangi rumahnya sebanyak dua kali, namun Sayang beliau sedang tidak ada di rumah, dan menurut tetangga jarang ada di rumah dan pulang nya pun tak tentu.
Adapun informasi yang didapat, adanya dugaan juga terkait Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuatkan oleh Pendamping dengan biaya 10 persen dari anggaran tersebut, dan dugaan HOK atau upah kerja yang melebihi harga material pada umumnya.(Tim)
