Sumbawa Besar NTB, pi-news.online
Perwakilan sejumlah (PHL) Pegawai Harian Lepas (TPOP) Batu bulan-Mamak Kakiang datangi Gedung DPRD Provinsi NTB menyuarakan tuntutan kejelasan terkait peralihan dan status kepegawaian mereka dari Satker Tugas Perbantuan Operational & Pemeliharaan Dinas PUPR NTB Ke Balai Wilayah Sungai NT 1 ( BWS NT 1 ) .
Dilakukan tidak adanya kordinasi dan pemberitahuan dan kejelasan kepada pegawai honor/ PHL oleh Dinas terkait,yang saat ini menjadi persoalan mendasar karena selama ini hak yang mendasar terutama BPJS ketenagakerjaan belum terpenuhi.”Urai perwakilan ( PHL ) Batu Bulan,Mamak Kakiang kepada Awak Media pi-news.online ,20/01/25
Mereka meminta waktu Hearing di Komisi 1 DPRD Provinsi NTB yang membidangi masalah kepegawaian atas kecewanya perlakuan Satker TPOP Dinas PUPR NTB tersebut terhadap para pekerja honor Daerah Irigasi Batubulan – Mamak kakiang yang telah belasan tahun mengabdi tiba-tiba dialihkan ke BWS NT 1 tanpa ada penjelasan yg akurat dan terkesan lepas tangan.”
Sementara di bulan desember tahun 2024 mereka telah mengikuti rangkaian seleksi test ( PPPK ) dengan hasil ( R3 ) Tenaga Honor yang terdaftar di Data base ( BKN ) yang telah mengikuti tes ).
Perwakilan Tenaga Honorer TPOP Batubulan Mamake Kakiang kemudian bertemu dan duduk bersama dengan perwakilan anggota DPRD Provinsi NTB di Komisi 1.
Dia juga menjelaskan, Satker TPOP Dinas PUPR NTB selama ini tidak memberikan hak dasar seperti Jaminan Ketenagakerjaan kepada para pekerja, di akhir tahun 2023 bulan November dan Desember juga tidak memberikan Upah/gaji walaupun SPK Kami selama 1 tahun, serta yang menjadi kecemasan kami semua saat ini adalah peralihan tugas bekerja yang belum ada kontrak maupun SK definitif di tahun 2025,”tegasnya.
Diduga BWS NT 1 hanya memperkerjakan orang tertentu saja sehingga ( PHL ) terancam di rumahkan, ini sama saja membuang pekerja tanpa tanggung jawab yang jelas,”
Katanya.
Terpisah.” reaksi dan menjadi atensi Anggota DPRD Provinsi NTB Drs.H.Humaidi ,Pihaknya memastikan akan segera mengadakan Hearing dalam waktu dengan menghadirkan Satker ( TPOP Dinas PUPR NTN,BWS NT-1 dan BKD provinsi NTB dan para pegawai kontrak /Honorer,.
DPRD juga akan memberikan menyampaikan kepada pemerintah Daerah agar lebih Selektif dan transparan dalam menata reformasi birokrasi tentang tenaga Honorer (PPPK) Khususnya tenaga Honorer yang sudah lama bekerja dan mengabdi.
” Terang H.Humaidi
Instansi terkait menurutnya, harus memenuhi syarat dasar operasional, seperti menyediakan BPJS bagi pekerja yang seharusnya menjadi kewajiban mutlak begitu juga tentang peralihan tenaga kontrak/honorer yang awalnya bekerja dari instansi lama ke instansi baru harus ada prosedurnya, jangan tidak melihat Hak Pegawai, apalagi tela mengikuti Tes PPPK ” Pungkas Drs.H.Humaidi.
( Irwanto)
