Meski diwarnai sedikit ketegangan, namun seluruh aspirasi masyarakat bisa terserap dalam audiensi di desa Sikampuh
Cilacap-pi news onlen Jateng
Bertempat di Pendopo Kantor Desa Sikampuh, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, pada hari ini (rabu, 17/9/2025) puluhan warga masyarakatnya melakukan aksi penyampaian aspirasi dengan Pemerintah desa.
Tampak hadir dalam aksi tersebut, Budi Narimo (camat), AKP.Iwan (Kapolsek), AKP
Suprapto (Danki Brimob), (Danramil) bersama beberapa unsur Forkopimcam lainya, Ketua BPD, Kepala Desa berikut dengan seluruh jajaran perangkatnya serta puluhan anggota Polri dan TNI yang mengawal dan mengamankan jalanya aksi.
Dalam arahanya, Budi Narimo, selaku Camat Kroya memaparkan jika hari ini kita melakukan AUDIENSI, sebagaimana yang diharapkan.
“Secara prinsip, saya menghargai aspirasi masyarakat.
Untuk itu kami mempersilahkan kepada para perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya secara singkat, jelas dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, karena mungkin selama ini ada ketidak-beresan dari Pemerintah Desa dalam menjalankan roda pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, “tegasnya
Lebih lanjut Budi Narimo menyampaikan harapanya agar aksi ini bisa berlangsung aman, kondusif dan menghasilkan sesuatu kesepakatan demi kebaikan desa Sikampuh.
Sementara dalam pernyataanya, beberapa perwakilan masyarakat (Kahar, Wargo Budi Waluyo, Komarudin berikut beberapa peserta audiensi) membeberkan beragam permasalahan yang dinilainya semakin membuat carut marutnya pemerintahan yang menghambat pelayanan dan sekaligus merugikan masyarakat.
“Mulai dari kinerja Pemerintah yang dianggap tidak maksiimal akibat tidak pernah di adakanya rakor, PTSL, KIS, Bansos, Mutasi SPPT hingga pembangunan infrastruktur, yang dinilai hanya sebatas penyerapan anggaran, tanpa di iringi dengan kwalitas hasil pekerjaan.
Mereka juga menyoroti tidak maksimalnya kinerja BPD, dan jeleknya kwalitas Pelayanan akibat adanya rangkap jabatan dari beberapa okum perangkat dan utamanya adalah harus adanya Transparansi penggunaan anggaran”, khususnya terkait PAD, DD dan ADD”.
Menanggapi aspirasi tersebut, secara gamblang, Misno selaku Kepala Desa menyampaikan sikap dan sekaligus membeberkan secara detail seluruh aspirasi yang disampaikan.
“Terkait transparansi penggunaan anggaran, itu semua tertuang dalam APBDes, yang merupakan Perdes, sehingga alokasi anggaran sudah ada plot-nya masing-masing, tidak boleh direkayasa apalagi di alihkan, “katanya seraya menjelaskan jika berkaitan dengan hal tersebut sudah kami laksanakan dan bisa dipertanggung-jawabkan.
Sementara, berkaitan dengan PAD, itu bersumber dari tanah kemakmuran desa, yang selalu kita lelang secara terbuka.
Begitupun dengan sewa kios pasar dan sumber pendapatan asli desa yang lain, “tandasnya.
Adapun terkait dengan Bansos dan KIS, perlu saya tegaskan bahwa Pemerintah Desa hanya sebatas mengusulkan, sementara keputusan ada di tangan pemerintah pusat.
Secara spesifik, berkaitan dengan KIS, melaluhi Sekretaris Desa, Misno menjelaskan jika data penerima KIS, dulu tersimpan dalam DTKS.
Namun sekarang seluruh data tersimpan dalam DTKN, sementara tatkala terjadi peralihan dari DTKS ke DTKN, banyak data yang tidak ter-input, sehingga perdampak adanya beberapa warga yang tidak lagi meneima.
Namun demikian, “kata Misno menegaskan, “sebagai Pemerintah desa, kami akan dan terus selalu melakukan pendataan dan sekaligus berjanji untuk terus mengusulkan secara maksimal, agar KIS berikut Bansos itu bisa tepat sasaran.
Di lain pihak, menyikapi terkait PTSL, Misno menegaskan jika PTSL di desa Sikampuh, di anggap final karena sudah ada hasil koreksi dari inspektorat, sehingga bilamana masih ada warga yang belum dan tidak puas, dihimbau supaya datang kekantor, agar bisa di koreksi demi terwujudnya penyelesaian secara tuntas.
Demikian juga halnya dengan mutasi SPPT yang hingga kini, klo masih ada yang belum jadi, maka dirinya berjanji akan segera mengurus dan menyelesaikanya.
Terakhir, terkait lemahnya pelayanan dan tidak adanya rakor, Misno mengucapk
