Kuningan | pi-news.online
Polemik seputar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Cengal, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan, akhirnya mendapat tanggapan resmi dari pihak panitia. Warga yang belum menerima sertifikat meski telah membayar biaya administrasi kini mendapat angin segar: dana dapat dikembalikan, asalkan disertai bukti pembayaran yang sah.
Sekretaris Desa Cengal, Ade Somantri, yang turut menjadi bagian dari panitia PTSL tahun 2021, menjelaskan duduk perkara program tersebut. Ia mengatakan bahwa saat itu dirinya bertugas sebagai saksi dalam struktur kepanitiaan, sementara jabatan ketua panitia dipegang oleh almarhum Pak Bihi.
Program PTSL mulai dijalankan pada tahun 2022 setelah diterima di akhir 2021. Namun dalam pelaksanaannya, tidak semua warga mendapatkan sertifikat. Ada yang sudah jadi, ada juga yang belum,” ujar Ade saat ditemui media, Rabu (25/6/2025).
Ia menekankan bahwa kondisi ini bukan semata-mata akibat kelalaian panitia, melainkan karena adanya hambatan teknis yang hingga kini belum jelas penyebabnya.
Kami sendiri bingung, karena tidak ada kejelasan dari pihak terkait soal kendalanya. Namun kami tetap terbuka dan siap bertanggung jawab,” lanjutnya.
Guna menyelesaikan permasalahan ini, panitia sudah mengajukan kembali program PTSL untuk tahun 2023 dan 2024. Namun sayangnya, Desa Cengal belum mendapatkan alokasi kembali dari pusat.
Meski begitu, Ade menegaskan bahwa warga yang sudah menyetorkan dana administrasi tetap memiliki hak untuk mengajukan pengembalian uang.
Silakan datang ke panitia dengan membawa bukti kwitansi pembayaran. Jika cocok dengan data kami, uang akan dikembalikan. Kami tidak pernah berniat merugikan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa panitia selalu terbuka dalam menyampaikan informasi kepada warga, bahkan sejak awal munculnya permasalahan ini.
Kami sudah berupaya menjelaskan kondisi ini ke warga sejak lama. Komunikasi tetap dibuka. Ini bukan sesuatu yang kami sembunyikan,” ucapnya.
Pernyataan ini menjadi respons atas keresahan warga yang merasa dirugikan akibat belum terealisasinya sertifikat tanah mereka. Dengan adanya komitmen pengembalian dana, panitia berharap kepercayaan masyarakat terhadap program dan aparatur desa bisa kembali pulih.
Ade mengimbau warga untuk bersikap aktif dan tidak ragu datang langsung ke kantor desa.
Yang penting bawa bukti pembayaran seperti kwitansi atau surat pengantar. Kami akan layani dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab kami,” tutupnya.
(andri )
