Palembang, Sumsel, pi-news.online
Pemerhati Organisasi Sosial dan Ekonomi Republik Indonesia (POSE RI) bersama Serikat Masyarakat Sumsel serta sejumlah lembaga dan mitra media berkomitmen melakukan pengawasan sosial terhadap praktik perdagangan bahan bakar minyak (BBM) ilegal di Sumatera Selatan. Wilayah yang menjadi fokus utama antara lain Musi Banyuasin (Muba), Banyuasin, Palembang, Muara Enim, Prabumulih, dan Ogan Ilir.
Ketua POSE RI, Desri Nago, SH, meminta Kapolda Sumsel turun langsung ke lapangan untuk menindak tegas sumur-sumur bor ilegal serta perdagangan BBM dan CPO ilegal yang masih marak terjadi.
“Kami meminta agar praktik refinery ilegal ini ditertibkan dan diberantas secara menyeluruh. Tidak boleh ada tebang pilih dalam penindakan hukum,” tegas Desri, Sabtu (8/3/2025).
Sebagai bentuk aksi nyata, Desri mengajak rekan-rekan media untuk melakukan pengawasan sosial secara bersama-sama pada Kamis, 13 Maret 2025. Ia menegaskan pengawasan ini akan dilakukan secara rutin setiap bulan.
“Kami ingin memastikan bahwa penindakan terhadap BBM ilegal dilakukan secara adil dan merata, tanpa ada pihak yang dilindungi atau diistimewakan,” tambahnya.
Selain itu, POSE RI berencana mengunjungi Mabes Polri untuk melaporkan temuan mereka serta menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran HI dan depan Gedung Mabes Polri.
Desri menyoroti pentingnya pemerataan dalam penegakan hukum agar tidak ada pihak yang dikambinghitamkan. Ia juga mengakui bahwa dirinya bukanlah sosok yang sempurna, tetapi ingin memastikan gerakan ini dilakukan dengan niat yang tulus untuk keadilan.
“Saya melihat bahwa pengawasan BBM ilegal belakangan ini tidak seimbang. Oleh karena itu, POSE RI dan rekan-rekan media akan turun langsung untuk memastikan tidak ada diskriminasi dalam pemberantasan praktik ilegal ini,” ujarnya.
Sebagai bentuk keseriusan, POSE RI berencana melakukan aksi jalan kaki dari Polda Sumsel ke Mabes Polri sambil membawa spanduk yang menyerukan penegakan hukum yang adil dan transparan.
“Kami berharap aksi ini berjalan lancar dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat serta aparat penegak hukum,” pungkasnya. (Ujang Chandra & M. Risqi)
