oleh

Tak Terima Desanya Diberitakan Miring Kades Cipangramatan Cikajang Ancam Wartawan

-Berita-375 views

Garut, pi-news.online

Terkait pemberitaan media online tribuntipikor.com dengan judul berita, “ Kades cipangramatan diduga gelapkan anggaran”, salah seorang oknum Kepala Desa “ancam“, akan melabrak Wartawan.
Ancaman tersebut dilakukan kepada salah satu awak media Online

Hasil investigasi wartawan tribuntipikor. com , hasil monitoring dari Desa, Kecamatan dan warga desa di lapangan dengan mengembangkan suatu hasil kejadian mendatangi beberapa sumber berita untuk selanjutnya dijadikan sebuah berita untuk direlease secara online.

Tentang adanya pengancaman terhadap salah seorang awak media tribuntipikor.com yang dilakukan oleh oknum Kades Cipangramatan, berikut kronologisnya :

Ancaman oknum Kepala Desa Cipangramatan “AD”, berbincang langsung pada awak media tribuntipikor.com lewat telpon dan masangger.

Kamu harus menghapus berita, kamu jangan macam-macam, nanti saya labrak ke tempat kamu dan mencarinya beserta yang simpati dan mendukung saya, dimana alamat kamu, saya banyak kenalan , mau wartawan atau yang lain yang mendukung saya juga, pokoknya jangan kamu buat berita apapun di desa ini yang belum jelas”, jelas “AD” lewat percakapan bersama wartawan tribuntipikor. com.

Dengan mengacu kepada UU 40 tahun tahun 1999 tentang kebebasan pers dan UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, maka selayaknya lah seorang insan pers bekerja sesuai dengan tupoksinya untuk dipublikasikan ke masyarakat selama tidak menyalahi kaidah-kaidah yang berlaku ditengah masyarakat diseluruh wilayah Indonesia.

Jika ada oknum yang dengan sengaja melawan hukum dengan berakibat menghambat atau menghalangi kebebasan Pers seperti yang tertera dalam UU 40 tahun 1999 Bab VIII pasal 18 maka akan dipidana paling lama 2 tahun penjara atau denda Rp 500 juta.

Jika objek, orang, golongan merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan atau dia merasa berita tersebut tidak balance atau berimbang maka dia berhak mendapatkan hak jawab suatu berita, dan seorang wartawan wajib menaikan klarifikasi hak jawab tersebut.

Namun, jika salah seorang wartawan atau insan pers mendapatkan ancaman dari oknum atau golongan, dia merasa berita yang dimuat sudah sesuai dengan kaidah dan aturan yang ada dalam UU 40 tahun 1999 maka dia berhak melaporkan hal tersebut ke penegak hukum untuk di proses dengan tuduhan pengancaman sesuai dengan UU yang berlaku, seorang insan berhak mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai pilar ke 4 dalam menegakkan dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dedi selaku Kabiro Garut tribuntipikor meminta kepada aparat pihak penegak Hukum proses secara hukum berdasarkan Undang-Undang yang perlaku seperti mana diatur dalam Ketentuan pidana mengenai pengancaman diatur dalam Bab XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). ( sarifudin )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed