oleh

PSI Advokasi Puluhan Kasus Ijazah Siswa yang Ditahan

-Berita-28 views

Bandung, pi-news.online

DPW PSI Jawa Barat melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat terkait ratusan aduan orang tua siswa yang ditahan ijazahnya karena belum melunasi tunggakan biaya pendidikan, Jum’at (23/04). Dari 60 data yang sudah masuk, 19 sudah diverifikasi, 11 melalui telepon dan 8 lainnya langsung datang ke kantor DPW PSI Jawa Barat.

Jumlah tunggakan siswa bervariasi, ada yang 350 ribu hingga 6 juta Rupiah. Diantaranya ada yang SMP, MTs, MA, SMK, SMA, negeri maupun swasta.

Mengingat data itu hanya datang dari beberapa wilayah saja di kota Bandung, maka kuat dugaan ini merupakan fenomena gunung es di Jawa Barat, di mana hanya sedikit saja yang tampak di permukaan.

Kasus ini tentu bisa berdampak terhadap siswa dan keluarga. Siswa bisa terhambat untuk melanjutkan pendidikan maupun memgakses lapangan kerja. Bahkan bisa menimbulkan demoralisasi semangat dan percaya diri siswa yang bersangkutan. Ini terungkap salah satunya dari pengakuan seorang ibu single parent yang ijazah dua anaknya ditahan sekolah.

Kenyataan ini sungguh ironis mengingat Pasal 31 UUD 1945 ayat satu menegaskan _*”Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”*_ Lebih lanjut pada pasal dua termaktub _*”Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”*_

Pada pasal empat juga dijelaskan _*”Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”*_

Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Barat, dalam tanggapannya ketika dialog dengan pengurus DPW PSI Jawa Barat menyayangkan kasus seperti ini masih terjadi, terutama di sekolah negeri. Berbeda dengan sekolah swasta yang orang tuanya sudah cenderung menerima konsekwensi biaya ketika memilih sekolah swasta untuk anaknya.

Penjelasannya Sekdis di atas tentu tidak sepenuhnya tepat mengingat banyak juga orang tua terpaksa memasukkan anaknya ke sekolah swasta karena memang tidak berhasil masuk sekolah negeri.

Karena itu DPW PSI Jabar meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk dapat menyelesaikan masalah ini segera, demi terpenuhinya hak pendidikan warga negara.

Untuk jangka panjang, PSI Jawa Barat meminta pemerintah provinsi untuk meningkatkan pembangunan sekolah negeri baru guna mengurangi gap antara daya tampung sekolah negeri dengan jumlah siswa yang ada. Langkah tersebut adalah salah satu tolak ukur keberpihakan pemerintah provinsi Jawa Barat untuk pemerataan akses pendidikan warga.
Bandung, 23 April 2021
( PI NEWS Yadi Mulyadi )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed