oleh

Fokus Enrekang dan PWI Siap Bantu Wawan

-Berita-269 views

Enrekang, pi-news.online

Tim Forum Komunikasi Massenrempulu (Fokus) dan tim Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) wilayah Enrekang-Sidrap-Parepare mendatangi Polres Enrekang Kamis (11/2/2021). Kunjungan itu dalam rangka mempertanyakan penahanan Wawan salah seorang wartawan media online. Penahanan itu sejak Minggu (7/2/2021).


Kasat Reskrim AKP Saharuddin yang ditemui di ruang kerjanya mengakui jika penahanan Wawan setelah menerima pengaduan pemerintah Kabupaten Enrekang atas pemberitaan yang dimuat oleh wartawan media online tersebut. Berita yang dipermasalahkan terkait dana pinjaman Pemkab Enrekang yang tidak sesuai peruntukannya dinilai mencemarkan nama baik Bupati Enrekang, H. Muslimin Bando. “Kami terima pengaduan itu makanya kami proses,” kata Saharuddin.
Sementara itu Kabag Hukum Pemkab Enrekang, Dirhamzah saat menerima kunjungan tim PWI dan Fokus mengatakan jika dirinya melapor atas perintah Bupati sebagai atasannya. “Saya melapor atas nama bupati yang perintahkan. Ini dilakukan setelah dikaji oleh pihak Diskominfo Enrekang ternyata ada unsur pencemaran nama baik bupati,” jelasnya.
Ia mengakui jika pihaknya tidak menggunakan hak jawab sejak pemberitaan itu terbit bulan November 2020. Tapi pihaknya menggunakan hak konstitusional mengadukan wartawan yang telah melakukan pencemaran nama baik bupati. “Memang tidak dilakukan hak jawab itu. Tapi ini berdasarkan hak konstitusional,” tambahnya.
Sementara itu Plt. Ketua PWI Sidrap-Enrekang Mamo Pawessai menegaskan jika pihaknya akan membantu Wawan karena yang diadukan soal hasil karya tulisannya sebagai seorang wartawan. “Kami akan membantu Wawan,” tegasnya.
Sementara itu, Rahmawati Karim Ketua Komunitas Massikola yang tergabung dalam Fokus sangat menyayangkan sikap Pemkab Enrekang yang mengadukan oknum wartawan langsung ke polisi. Seharusnya keberatan atas pemberitaan ditempuh dengan menggunakan hak jawab. “Menurut UU Pers pengaduan yang berhubungan dengan pemberitaan pers ditempuh dengan beberapa cara. Salah satunya menggunakan hak jawab,” jelas Rahma panggilan akrab Rahmawati Karim yang juga aktivis anti korupsi.
Ia juga menyayangkan sikap pihak polisi yang langsung melakukan penahanan terhadap Wawan. Pada hal telah jelas dalam MuO antara Polri dan Dewan Pers terkait sengketa pemberitaan di media. “Seharusnya polisi berpedoman pada UU Pers dalam menerima pengaduan terkait hasil karya kawan-kawan wartawan kecuali pidana, silahkan,” jelas Rahma.
Saya beranggapan tulisan Wawan tidak kebablasan. Justru Wawan menggunakan fungsi kontrolnya sebagai wartawan untuk mencegah korupsi. “Ini yang harus disyukuri bupati bahwa ada warganya yang selalu mengingatkan dalam menjalankan amanahnya. Bukan justru diadukan ke polisi,” uangkap Rahma.
Saat ini lanjut Rahma, diperlukan pers yang berani mengkritisi  pemerintah agar dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan. Apalagi peran serta masyarakat ikut mengambil bagian untuk membantu menegakkan pemerintahan yang bersih. “Saya mengutip salah satu dalil: kalau ada bupati atau walikota berani terbuka, itu karena dia bersih. Kalau ada pejabat tidak berani terbuka, orang bilang “ada bau-bau masalah”,” tutup Rahmawati Karim, agen Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Enrekang ini. (Harbi)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed