oleh

BPPD Kota Bandung Terima Rp 1,45 Triliun dari 9 Mata Pajak

-Berita-23 views

Bandung, pi-news.online

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung terus berupaya mencapai target raihan pajak tahun 2020. Saat ini, BPPD Kota Bandung telah meraih Rp1,45 triliun dari 9 mata pajak.

Sebanyak 9 mata pajak tersebut yaitu pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, penerangan jalan, air tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTHB).

Pada tahun ini awalnya BPPD Kota Bandung menargetkan raihan pajak sebesar Rp 2,7 triliun. Namun karena adanya pandemi Covid-19, angka dirasionalisasi menjadi Rp 2,2 triliun, hingga akhirnya ditetapkan Rp 1,7 triliun di APBD Perubahan.

Menurut Sekretaris BPPD Kota Bandung Gun Gun Sumaryana, pada masa pandemi Covid-19, yang paling terdampak signifikan dari 9 mata pajak itu yaitu hotel, restoran, dan parkir.

Di masa normal, raihan pajak hotel bisa mencapai Rp 30 miliar- 32 miliar per bulan. Namun saat Covid-19, jumlahnya turun menjadi Rp 5 miliar. Bahkan di sektor hiburan, pajak sempat beberapa bulan nol.

Pajak parkir pun menurun. Karena mall dan tempat usaha/ekonomi tutup. Jadi terdampak juga,” kata Gun Gun. Gun Gun mengatakan, saat ini BPPD Kota Bandung berupaya mengoptimalkan dua sektor, yaitu PBB dan BPTHB pada 2020. Hal itu agar di waktu tersisa dapat mencapai target Rp1,7 triliun.

Mudah-mudahan dengan pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik lagi. Masyarakat pun istilahnya dapat memenuhi membayar PBB dan kami pun memberikan ruang relaksasi kepada pemohon yang mengalihkan nama kepemilikannya,” katanya.

Jadi bisa menggunakan PBB 2019 karena sudah ada penyesuaian NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Ini cukup signifikan juga peningkatannya di sektor BPTHB. Mudah-mudahan kita bisa tembus Rp1,7 triliun,” ucapnya.

Terkait relaksasi pajak, Gun Gun mengaku sangat memaklumi PBB yang erat kaitannya dengan masyarakat, sehingga tidak melakukan tindakan refresif. Itu juga tidak hanya berlaku di Kota Bandung atau Jawa Barat, tapi seluruh Indonesia.

Jadi untuk PBB, kita melakukan operasi terpadu hanya mengingatkan dan memberikan fasilitas kepada masyarakat yang akan melaksanakan kewajibannya untuk pembayaran PBB. Karena adanya relaksasi tidak bisa menerapkan sanksi secara tegas,” katanya.

Pemerintah Targetkan Penerimaan Pajak 2020 Rp 1.861,7 Triliun. Ketika Wajib pajak tidak bayar pas jatuh tempo, ada surat teguran pertama, kedua, yang selanjutnya bisa disertai penempelan media peringatan. Saat ini kita hanya sampai di surat teguran tidak bisa sampai penempelan media peringatan,” lanjutnya.

Sementara itu, Kasubid Perencanaan dan Penyuluhan Pajak Daerah BPPD Kota Bandung Neneng Eliana mengatakan, dalam memberikan relaksasi kaitan PBB, masyarakat bisa melihat dari Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterima.

Di situ ada kenaikan tapi kita berikan stimulus 100%. Jadi tagihan 2020 sama dengan tahun 2019, kemudian ada penghapusan denda piutang PBB sampai dengan tahun 2018,” katanya.

Nilai ketetapan SPPT sampai Rp100.000 juga dibebaskan tapi harus mengajukan terlebih dahulu, tidak otomatis. Kemudian khusus untuk pejuang kemerdekaan atau veteran juga sama kita berikan 100% bebas PBB dengan pengajuan juga,” lanjutnya.

Selain itu, pada tahun ini ada inovasi bayar PBB dengan sampah, masyarakat setor sampah dan diakumulasikan dengan tagihannya, bayar PBB bisa dicicil, dan penghapusan denda PBB berlaku sampai 31 Desember 2020.
Kalau menghitung rugi, jelas pendapatan berkurang,” ungkapnya. (Ivan nt)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed