oleh

KPK Periksa Umbara Terkait Dana Covid-19 ?

-Hukum-354 views

Jabar, pi-news-online – KPK melakukan pemeriksaan marathon terhadap Bupati Bandung Barat dari tanggal 10 sd 13 November 2020 yang lalu.

Plt Juru Bicara KPK membenarkan adanya giat pemeriksaan tetapi tidak merinci dalam kasus apa Umbara diperiksa.

Catatan redaksi PI-News Online, kasus dugaan korupsi yang sempat mencuat di Kabupaten Bandung Barat adalah, kasus dana KONI yang terkuras habis dari rekening sehingga dipertanyakan oleh para pengurus Cabang Olah Raga (Cabor).

Bulan Agustus lalu sempat beredar rekaman dan transkrip pembicaraan antara Bendahara KONI KBB dengan Ketua Cabor, disusul pemanggilan oleh penyidik Polresta Cimahi. Akan tetapi tidak ada kelanjutan perkara tersebut.
Kasus dana KONI tersebut menyangkut dana hibah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebesar 7 milyar rupiah, yang habis terpakai tanpa diketahui penggunaan untuk apa oleh para pengurus lainnya maupun oleh para pengurus Cabor.

Menurut salah seorang Wakil Ketua KONI KBB yg tak mau disebutkan namanya, dana tersebut digunakan oleh Ketua. “Disebutkan biaya rapat tapi sejak terbentuk kepengurusan mana ada rapat” ujar sumber itu.
Perihal pemeriksaan yang dilakukan KPK, salah seorang pengusaha di KBB menyebutkan bahwa bukan hanya dana KONI yang bermasalah di KBB. “Ada banyak dugaan korupsi di KBB, karena semua pekerjaan dimonopoli oleh keluarga yang berkuasa”, ujar sumber PI-News.
Narasumber ini juga menyebutkan bahwa bisa jadi pemeriksaan bupati terkait bansos penanggulangan dampak covid.

Pengusaha yang malang melintang di KBB itu menjelaskan bahwa dia mendapat informasi dari orang dalam bahwa ada 32 ribu paket bantuan penanggulangan dampak covid yang tidak jelas dikemanakan. Dana cair tetapi tidak pernah ada pembagian. Sumber itu menjelaskan, jika dalam satu paket bantuan nilainya 250 ribu rupiah maka ada penggelapan bantuan untuk masyarakat sebesar 8 milyar.
Jika pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap Bupati Bandung Barat ini terkait dana bansos covid-19, maka jika kelak terbukti ancaman pidana hukuman mati menanti atas dirinya.
Akan tetapi sejauh ini, sejak berlakunya UU No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001, Penuntut KPK maupun Penuntut Umum dari Kejaksaan belum pernah menuntut terdakwa pelaku korupsi dana bencana dengan tuntutan hukuman mati.
Akankah KPK memulai tuntutan ancaman mati di KBB? Kita lihat perkembangan kasusnya beberapa waktu ke depan. Jangan-jangan malah di-peties-kan. (FG)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed