oleh

GMBI Demo Perusakan Lingkungan

Jakarta, pi-news.online – Ribuan anggota LSM GMBI berdemo di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jln. Gatot Subroto No. 2 Jakarta. Aksi itu dipimpin langsung oleh Ketua Umum LSM GMBI, Fauzan Rahman.

Dalam kesempatan itu, kader dan pengurus dsri berbagai Distrik Kabupaten/Kota berorasi di mobil komando menyuarakan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan di daerahnya, diantaranya:
Persoalan pelanggaran limbah dan perijinan pabrik di Cirebon serta kasus PT SGI, perusahaan yang berlokasi di MM 2100 Bekasi, tidak memiliki izin dalam pengelolaan non B3 namun tetap beroperasi.

Selain itu ada kasus limbah B3 dari Perusahaan Industri di Bekasi yang tidak memiliki ijin serta kegiatan pengurugan dalam bentuk Pasir Foundry (kode limbah B309-3) Untuk pengurukan lahan di Kota Bekasi. Pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut telah berkali-kali dilaporkan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum setempat tetapi tidak direspon.

Dalam orasi dan surat yang disampaikan ke Menteri LHK tersebut dijelaskan juga mengenai kerusakan lingkungan di daerah lain seperti di Maluku Utara terjadi kerusakan hutan akibat kegiatan proyek yang dilakukan oleh PT Tekindo yang menimbulkan banjir di pemukiman penduduk.

Kasus lainnya adalah pembuangan limbah beracun dan berbahaya oleh pabrik PT GLI di Lumajang, Jawa Timur.

Semua peristiwa perusakan lingkungan yang diadukabn dari berbagai daerah tersebut telah dilakukan investigasi pendahuluan dan dilaporkan kepada aparat pemerintah dan aparat penegak hukum setempat, tetapi tidak direspon. Atas dasar itu, GMBI berkesimpulan telah terjadi pembicaraan secara sistematis dan massif atas perusakan lingkungan di berbagai daerah di Indonesia.

Kasus lain yang menimbulkan kerusakan lingkungan yang meluas adalah dalam Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diberikan kepada PT PLN dan PT KCIC. Berdasarkan data yang didapatkan oleh GMBI, kedua perusahaan ini mengantongi IPPKH hingga ribuan hektar. Persoalannya adalah “apakah perusahaan pemegang IPPKH tersebut telah menggunakan kawasan hutan secara bertanggungjawab? Inilah yang dikhawatirkan FMBI”, ungkap Fauzan.

Kenyataannya, IPPKH yang digunakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) saja sudah mendatangkan bencana banjir dan longsor kepada masyarakat di jalur yang dilalui lintasan proyek Kereta Cepat baru beberapa tahun dan tidak sampai ribuan hektar. “Bagaimana dengan IPPKHyang diberikan sudah lama dan mencapai puluhan atau bahkan ribuan hektar seperti kepada PLN? Tentu kerusakan ya lebih massif. Wajar kita mencemaskan hal ini” urai Fauzan.

Lebih jauh, Fauzan mengungkapkan bahwa perusakan lingkungan yang ditemukan oleh GMBI di berbagai daerah di Indonesia tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK). Setelah berlakunya UUCK yang mempermudah segala kegiatan investasi, niscaya kerusakan akan lebih parah. Terlebih dengan sikap aparat di daerah yang cenderung melakukan pembicaraan. “Saat aparat di daerah ada kewenangan aja masih membiarkan, apa lagi kalau kewenangan ya ditarik ke pusat, pasti mereka membiarkan” ujar Fauzan menutup penjelasannya. (Mz)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed