oleh

Terbentuk Pokja Redis Tanah Untuk Rakyat

Jabar, pi-news.online – Minggu, 08/11/20 belasan orang yang tergabung dalam komunitas Akar Rumput sepakat membentuk Pokja (kelompok kerja) untuk pengurusan redistribusi lahan untuk rakyat.

Pokja ini bertujuan merespon kebijakan Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

POKJA ini diinisiasi oleh Adjat Sudrajat, aktifis Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) di Jawa Barat.

Redistribusi lahan melalui program pemberian ijin IPHPS (IJIN PEMANFAATAN HUTAN PERHUTANAN SOSIAL) diberikan kepada petani dengan ijin garap selama 35 tahun dan dapat diperpanjang.

Selain di atas tanah kehutanan, redistribusi lahan ini dapat diberikan atas tanah ex HGU, atau tanah negara bebas, tanah erfach (hgu jaman hindia Belanda).

Selama 75 tahun Indonesia merdeka, baru saat ini pemerintah memberikan hak garap lahan di kawasan hutan perum perhutani. Beruntunglah petani yg berada dilingkungan kawasan hutan.

Proses pengajuan IPHPS sangat MUDAH. Pertama kuasai lahan, dan garap yg benar jadikan lahan pertanian yg dapat dijadikan sumber penghasilan.

Berdasarkan ketentuan yang ada, siapapun boleh mengajukan IPHPS, setiap warga negara boleh mengajukan IPHPS. Namun yg lebih berhak adalah masyarakat yg memiliki tanah dibawah 0,25ha, bukan PNS atau konglomerat. Karena IPHPS diperuntukan bagi masyarakat kecil.

Syarat pengajuan sangat mudah, cukup fotocopy KTP dan KK. Serta surat keterangan dari ketua kelompok tani, Gapoktan, perkumpulan, atau Pokja, boleh juga dari koperasi yg memang mempunyai kemampuan mengelola petani sebagai anggota koperasi.

Surat permohonan ditujukan kepada Mentri lingkungan hidup dan kehutan. Dilengkapi dengan peta lokasi kawasan hutan yg akan diajukan.

Dalam permohonan tersebut, dilengkapi dengan uraian keadaan sosial ekonomi para pemohon serta keadaan secara kronologis dilapangan.

Pemohon hanya diperboleh pengajuan 2 hektare dalam satu KK. Andaikan ada anak yg ingin mengajukan bisa mengikuti dengan catatan mempunyai KK yang sudah terpisah dari KK orang tuanya

Setelah berkas pengajuan disampaikan ke KLHK, akan diverifikasi masing-masing data pemohon. Setelah dinyatakan  clear and clean data tersebut, akan dilakukan foto udara melalui helikopter ke lokasi lahan yg diajukan.

Tahap selanjutnya akan ada penyuluhan dari Gema Perhutanan Sosial Indonesia (GMPSI) memberikan penjelasan tentang IPHPS. Semua pengarap yg mengajukan berkumpul disuatu tempat untuk mendengarkan pengarahan.
Tahap selanjutnya, akan ada verifikasi penutupan lahan (Tuplah) dari pihak KLHK, yang menyatakan bahwa tanah tsb bisa diberikan kepada petani untuk mendapat SK Ijin pengelolaan hutan  dan perhutanan sosial (IPHPS).

Tahap terakhir verifikasi data penggarap, semua penggarap diharuskan hadir di kantor balai desa dengan masing-masing membawa KTP dan KK asli untuk diverifikasi sesuai data nominatif yang telah diajukan oleh Koptan, Gapoktan, Pokja, perkumpulan. Jika SDH terperivikasi semua dan dinyatakan clear oleh pihak team survey verifikasi, tinggal tunggu SK IPHPS yg dikeluarkan oleh Direktur Jendral PSKL Kementrian Lingkungan hidup dan Kehutanan.

Lamanya terbit ijin tergantung dari pihak KLHK.
Dan perlu diketahui ketika permohonan pengajuan SDH didaftarkan ke KLHK, para petani SDH mempunyai kekuatan secara hukum untuk menggarap lahan, meski belum 100%.

Dalam proses pengajuan IPHPS, hingga menunggu SK IPHPS keluar, tidak dibenarkan Koptan atau Gapoktan memasukan anggota atau petani  baru ke kawasan hutan yg sedang diajukan ke KLHK.

Hasil pertemuan Akar Rumput tersebut memutuskan agar Pokja melakukan konsultasi kepada yang berkompeten mengenai mekanisme dan lokasi yang ditunjuk sebagai objek Redis.

~Red~

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed