oleh

Mafia Tanah Di Jagat Medsos

-Hobi-18 views

pi-news.online – Seminggu terakhir sedang trending pembahasan mafia tanah di di media sosial Twitter.

Nama akun @digeeembokFC menurunkan _thread_ mengenai peran seorang bernama Benny Tabalujan yang telah ditetapkan sebagai buronan Polda Metro Jaya atas pemalsuan dokumen tanah di daerah Cakung Cilincing Jakarta Timur.

Thread tersebut mengurai permainan mafia tanah yang melibatkan orang dalam Badan Pertanahan Nasional, Ormas, media massa serta purnawiran Perwira tinggi Polri Berpangkat brigadir jenderal.

Postingan itu menyebut juga pejabat tinggi di lingkungan Kementerian ATR/BPN inisial HAS.

Menurut akun tersebut, jajaran orang dalam BPN yang telah jadi tersangka dalam permainan mafia tanah yang melibatkan Benny Tabalujan baru sebatas pelaksana lapangan, yakni juru ukur.

Di sisi lain seorang mantan kasi pengukuran di BPN Jakarta Timur tidak tersentuh proses hukum tersebut.

Setelah seminggu tayang di Jagat Twitter, pihak BPN tidak memberikan klarifikasi.

Yang mereaksi justru Haris Azhar, pengacara Tabalujan. Haris balik menuduh bahwa mafia tanah yang sesungguhnya menggunakan buzer untuk menguasai tanah.

Fenomena mafia tanah ini ditanggapi oleh praktisi hukum Kota Bandung, Fidel Giawa. Saat dihubungi Fidel mengatakan bahwa penuntasan mafia tanah kuncinya di BPN.

“Mafia tanah mudah diberantas asalkan BPN jangan menempatkan diri sebagai juru catat pendaftaran hak atas tanah. Mereka itu punya wewenang yang cukup besar, bahkan bisa memberikan hak tanah kepada seseorang”, ujar Fidel.

Lebih lanjut Fidel menjelaskan bahwa selama ini BPN punya wewenang cukup kuat dalam Pertanahan akan tetapi tanggungjawab ya minim. Jika terjadi sengketa akibat penerbitan hak, BPN hanya bisa digugat ke PTUN. Mestinya BPN bertanggungjawab baik secara perdata maupun pidana atas produk hukum yang diterbitkan ya. Dengan demikian BPN akan lebih berhati-hati dan melakukan verifikasi dengan teliti atas setiap pendaftaran tanah dan pemberian hak.

“Ada kecenderungan hukum kita memberi saksi pidana kepada pejabat publik yang menerbitkan ijin secara melawan hukum, seperti tertuang dalam UU Lingkungan Hidup dan UU Tata Ruang, masa BPN yang merupakan pelayan publik tidak tersentuh pidana atas kelalaian ya?” ujar Fidel dengan nada kesal. Menurutnya sengketa Pertanahan selama ini menjadi ruwet karena BPN bekerja asal-asalan, tidak teliti dan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak dengan dalih ‘hanya mencatatkan’.

Hingga berita ini diturunkan, pantauan PI_News. Online, Postingan @DIGEEEMBOKFC masih di-like, dikomentari dan diretweet oleh netizen.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed