oleh

Kepemilikan Tanah Di Zaman Kolonial Belanda Dikenal dengan Eigendom Verponding

-Artikel-19 views

pi-news.online — Apakah Anda pernah mendengar Eigendom Verponding? Dalam bahasa Belanda, istilah ini berarti hak kepemilikan mutlak atas tanah. Untuk lebih lengkapnya simak di sini!

Mengenal Eigendom Verponding
Secara harfiah eigendom merupakan hak milik tetap atas tanah.

Sedangkan verponding adalah surat tagihan pajak atas tanah atau tanah dan bangunan yang dimaksud.

Eigendom Verponding atau EV merupakan salah satu hukum pertahanan pada zaman penjajahan kolonial Belanda di Indonesia yang menyatakan kepemilikan seseorang atas sebidang tanah.

Saat ini, verponding tersebut berubah menjadi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB).

eigendom verponding

Sedangkan eigendom harus dikonversi menjadi jenis hak atas tanah seperti yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Setelah kemerdekaan, pengakuan hak kepemilikan tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA.

UUPA tidak mengatur mengenai definisi konversi hak atas tanah.

Meski demikian, masih banyak orang yang belum mengetahui hal ini dan terlibat dalam sengketa tanah yang masih berstatus eigendom.

Wujud Eigendom Verponding
Setelah memahami definisinya, mari mengenal contoh sertifikatnya berikut ini:

Eigendom Verponding Harus Segera Dikonversi
UUPA memang tidak mengatur tata cara konversi hak atas tanah.

Setelah pemberlakuan UUPA, tiap orang wajib melakukan konversi hak atas eigendom-nya menjadi hak milik, paling lambat pada 24 September 1980.

Eigendom atas tanah berasal dari sistem hukum perdata barat.

Sedangkan UUPA ditujukan sebagai hukum agraria nasional yang berbeda dengan hukum sebelumnya.

Hal ini menjadi alasan mengapa eigendom harus segera dikonversi.

Langkah Pendaftaran Konversi
eigendom verponding

Hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang tidak tahu bagaimana mengurus konversi hak eigendom menjadi sertifikat.

Sehingga masih banyak orang yang belum mengonversi hak atas tanahnya.

Padahal langkah pendaftaranya cukup mudah.

Dokumen yang harus disiapkan:

Alat-alat bukti tertulis, seperti peta atau surat ukur.
Keterangan saksi.
Jika tidak ada saksi, bisa oleh Panitia Ajudikasi dan Kepala Kantor Pertahanan yang dapat mengakui kebenarannya.
Kemudian, serahkan dokumenn ke kantor pertahanan setempat untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Eigendom Verponding Rawan Menjadi Tanah Sengketa
Tanah dengan hak eigendom sangat rentan menjadi tanah sengketa karena memiliki waktu yang panjang.

Pasalnya, belum ada kekuatan hukum yang mengikat pemegang hak yang sebenarnya.

Hal ini mengakibatkan terjadinya kasus penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama orang lain yang bukan pemiliki sebuah bidang tanah.

1. Cara Mengurus Kasus Eigendom Verponding

Eigendom Verponding miliki Wanatirta

Meski terkesan rumit, sebenarnya tidak sulit mengurus kasus demikian.

Sebab, hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Di sana tertulis bahwa jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan terbitnya suatu sertifikat tanah dalam jangka waktu 5 tahun setelah penerbitan, maka dapat melakukan tuntutan.

2. Membuat Surat Hak Milik Baru
Jika memenangkan kasus di peradilan, maka Anda dapat meminta Badan Pertahanan setempat untuk mencabut SHM yang telah diterbitkan tersebut.

Kemudian membuat SHM baru atas nama yang berwenang kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama setempat.

3. Kepemilikan Pihak Ketiga
Bagaimana cara untuk melakukan alih kepemilikan?

Dengan status hak tanah yang jelas dan memiliki kekuatan hukum yang kuat, dapat melakukan alih kepemilikan dengan pihak ketiga.

Sejak berlaku uu no 5 tahun 1960 maka uu sebelumnya, apa lagi uu tahun 57 dan 58 menyangkut pertanahan sdh tidak berlaku.

Ingat bahwa uu sblm 5 juli 59 dibuat berdasar uud sementara.

Uu 5 thn 60 ttg pokok2 agraria (UUPA) berikut turunannya diantaranya pp224 thn 1961 ttg Tanah Objek Land Redorm sdh bisa jadi dasar pengajuan hak2 atas tanah termasuk pemberian hak baru yg meruoakan konversi dari hak barat (baik erfpacht, oopstal maupun eigendom).

Berdasar UUPA tsb masyarakat yang tak memiliki tanah bisa mengajukan hak atas tanah dari tanah hak barat, dari tanah negara bebas, maupun tanah2 peraturnan serta tanah swapraja.

Perangkat UU sdh cukup akan tetapi kemauan dari instansi keagrariaan yang ga da karena mereka lebih mengutamakan order tanah dari pengusaha.

Tentang UUPA sebagai stubenbouw tertinggi atas pertanahan Nasional, dan merupakan penyempurnaan UU sebelumnya di masa transisi darurat per UU an.
Konteks pembahasan nasionalisasi tahun 1957 dan penghapusan tanah partikeulir UU no 1 tahun 1958, adalah penegasan riwayat kepemilikan dan ketetapan selesai atau belumnya pelaksanaan kewajiban negara kepada pemilik asal, sebagaimana di daftar di balai harta peninggalan berdasarkan lembaran negara. Dan benar sebagaimana tercantum dalam daftar tanah yang kena UU tersebut hingga sa’at ini daftar tersebut dapat menjadi acuan siapa pemilik atas bidang tanah dimaksud yang kemudian dikenal sebagai riwayat kepemilikan, dimana pemilik berdasarkan UU PA sekalipun berhak memperoleh ganti rugi yang saat ini diatur sebagaimana peraturan pemerintah no 18 tahun 1999 dengan SK MENTRI AGRARIA no 12 tahun 1999,, dan pelaksanaannya diatur antara pemilik dengan pemerintah.

Bahwa kemudian disisi lain tentang pemohon masyarakat atas kebutuhan perolehan tanah, sudah lengkap di atur oleh perangkat aturan saat ini, dgn proyeksi pemohon disesuaikan dgn memenuhi syarat Syah perundang undangan.
Jadi dalam hal aspek per UU an, benar bermuara terhadap UUPA, tapi administrasi data kepemilikan berangkat mulai dengan data kepemilikan dan didalamnya riwayat kepemilikan sebagaimana tercantum dlm daftar tanah yang kena UU no 1 tahun 1958.

Red

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed