oleh

SEKJEN APDESI KABUPATEN BEKASI ANGKAT BICARA TERKAIT BPNT

Bekasi, pi-news.online – Adanya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat menjadi polemik diberbagai unsur kalangan. Bahkan ada juga yang memanfaatkan progam tersebut untuk meraup keuntungan dari kurang bagusnya kwalitas bahan pangan yang didistribusikan oleh beberapa oknum.

Salah satunya yang selalu hangat dibicarakan adalah pengiriman bahan pangan berupa beras, telur ayam, kacang hijau, ikan bandeng atau ikan kemasan kaleng (sarden-red) dan buah-buahan.

Polemik ini kerap bermunculan setiap pendistribusian bahan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang di salurkan oleh suplayer yang ditampung oleh elektronik warong (e-warong) yang lalu diberikan kepada penerima manfaat. Dari penggesekan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sampai dengan kwalitas bahan pangan yang kurang baik.

Dikatakan Sekjen APDESI Kabupaten Bekasi Abuy Jihad Ubaidillah bahwa, jangan korbankan para penerima manfaat. Karena mereka (KPM-red) adalah pembeli, mereka berhak menentukan bahan pangan yang akan dibelanjakannya melalui e-warong.

“Saya telah menerima laporan dari salah satu Kepala Desa di Kecamatan Pebayuran, bahwa ada warga yang mendapat Bansos BPNT menerima ikan bandeng yang busuk atau di dalamnya ada ulat” kata Sekjen APDESI Kabupaten Bekasi.

Salah satu polemik di Kecamatan Pebayuran terkait pendistribusian atau penggesekan KKS membingungkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan sejumlah agen elektronik warong gotong royong (E-warong). dugaan pelanggran pun terus bermunculan.

Adanya pelanggaran yg muncul dikalangan para e-warong adalah, penggesekan KKS KPM terlebih dulu di gesek oleh e-warong sebelum barang suplayer bahan pangan sampi di e-warong dengan komplit. Jelas ini sudah melanggar MOU dan tidak mempunyai prinsip 6T (Tepat sasaran, Tepat waktu, Tepat harga, Tepat jumlah, Tepat kwalitas dan tepat administrasi) yang tertuang dalam peraturan.

Sekjen APDESI Kabupaten Bekasi Abuy Jihad Ubaidillah juga menambahkan, semua e-warong dikirim oleh Suplayer yang telah MOU sama bulog. Padahal sudah jelas e-warong berdasarkan perpers no.63 tahun 2017 adalah agen bank yg pedagang dan atau pihak lain yang telah bekerjasama dengan bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan /pembelian bantuan sosial oleh KPM. yaitu Usaha kecil, Mikro dan koperasi, Pasar tradisional, toko kelontong, e-warong kobe, warung desa dan Rumah pangan kita. Tambahnya

Dirinya juga mengharapkan agar para penegak hukum bisa lebih jeli dalam menyikapi permasalahan yang berada di Kecamatan Pebayuran dalam program bansos BPNT, karena yang akan dirugikan adalah para KPM yang jumlahnya sangat banyak.

Terpisah, salah seorang pendamping bansos juga angkat bicara, bahwa e-warong berhak menyediakan bahan pangan untuk kebutuhan para KPM, “e-warong berhak untuk menyediakan kebutuhan para KPM dari pihak lain, tidak terpaku oleh Bulog saja” jelasnya.

Masih katanya, e-warong berhak menentukan kwalitas bahan pangan yang akan diterima oleh KPM, karena mereka para KPM adalah pembeli yang harus dilayani dengan baik dan kwalitas bahan pangan yang bagus. Katanya.
~MRA~

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed